Berita Tasikmalaya, (harapanrakyat.com),- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Azies Rismya Mahfud dan Haris Sanjaya, daftar ke KPU Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (5/9/2020). Namun saat mendaftar, calon Bupati Azies belum melengkapi laporan harta kekayaan dan laporan tahunan pajak.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, mengatakan, terkait dengan syarat calon yang belum lengkap, yaitu laporan harta kekayaan yang dikeluarkan oleh KPK.
Baca Juga : Pasangan Calon Bupati Tasikmalaya AZIES-HARIS Daftar ke KPU
“Dan KPU Tasikmalaya agar menyampaikan syarat tersebut ke para calon untuk secepatnya,” kata Dodi kepada HR Online, Sabtu (5/9/2020).
Dodi menyampaikan, bahwa batas akhir penyerahan berkas atau laporan laporan harta kekayaan atau lainnya tanggal 16 September 2020.
Dodi juga mengimbau kepada bakal pasangan calon, nanti kalau sudah menetapkan menjadi calon, untuk mentaati segala perundang-undangan. Terutama, katanya, pada masa kampanye, jangan sampai terjadi money politik.
“Jangan ada menjadikan money politik menjadi senjata untuk meraih suara, dan juga politisasi sara atau kampanye-kampanye pada tempat ibadah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupetan Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin, mengatakan, berdasarkan kelengkapan dokumen pasangan tersebut sudah lengkap.
Namun, hanya ada catatan laporan harta kekayaan, laporan terkait pajak, dan keterangan tidak memiliki tunggakan pajak.
“Dokumen tersebut keduanya atas nama Azies Rismaya Mahfud,” ucapnya.
KPU Kabupaten Tasikmalaya memberikan batas toleransi untuk melengkapi dokumen tersebut, yaknimasa perbaikan dokumen pada tanggal 14 sampai 16 September 2020.
“Konsekuensinya, ketika tidak lengkap sampai masa penetepan pasangan calon bupati, maka calon tersebut akan dinyatakan tidak memenuhi syarat,” tuturnya.
Menanggapi belum melengkapinya berkas laporan harta kekayaan dan laporan tahunan pajak, Bacalon Bupati Tasikmalaya Azies Rismaya Mahpud, akan secepatnya melengkapi.
“Kami akan secepatnya melengkapi kekurangan laporan atau berkas,” ucapnya saat konferensi pers di Kantor KPU. (Apip/R5/HR-Online)
