Berita Jabar (Harapanrakyat.com),- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) meraih apresiasi praktik baik dalam aksi pencegahan korupsi dari KPK. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menerima langsung penghargaan tersebut di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Pemprov Jabar telah berhasil mentransformasi pengadaan barang jasa dari konvensional menjadi transaksi digital. Pemprov Jabar menerima penghargaan ini untuk pertama kali. Provinsi lain pun bisa mencontoh Pemprov Jabar untuk mentransformasi pengadaan barang /jasa. Hal ini merupakan salah satu langkah strategi nasional dalam mencegah korupsi.
Ridwan Kamil mengatakan transformasi pengadaan barang dan jasa via online ini membuat lebih transparan. Mencegah transaksi fiktip dan menghilangkan mark-up. Dalam hal ini, Pemprov pun melibatkan UMKM untuk pengadaan kebutuhan pemerintah.
“Saya bersama dengan beberapa menteri menjadi panelis memberi motivasi kepada seluruh Pemda untuk mengaplikasikannya untuk pencegahan korupsi,” ungkapnya.
Ridwan Kamil pun mengajak pelaku UMKM untuk ikut serta saat pengadaan barang dan jasa. Pemprov Jabar juga akan menerapkan transpormasi pengadaan barang dan jasa via online ini untuk seluruh daerah.
“Pertama ingin menerapkannya untuk 27 Kota/Kabupaten. Lalu menyosialisasikannya ke seluruh wilayah Indonesia. Supaya pemerintah dapat mencegah korupsi dan menghemat serta bisa maksimal meningkatkan ekonomi UMKM,” katanya.
Pemprov Jabar juga meraih peringkat kedua daerah terbaik dalam pencegahan korupsi dengan skor 71,88 persen.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan enam program yang berdampak besar untuk mengatasi korupsi. Mulai dari e-Katalog, Utilisasi NIK, market place, penerapan manajemen anti suap, keuangan desa, pemanfaatan peta digital untuk online single submission, reformasi birokrasi dan pelayanan perusahaan.
“Ada enam program yang sangat berdampak untuk mengatasi korupsi di Indonesia,” ungkap Firli.
Presiden Joko Widodo Meminta Pencegahan Korupsi Tanpa Pandang Bulu
Presiden Joko Widodo mengatakan dalam mengatasi tindak korupsi harus tegas tanpa pandang bulu. Dengan tetap melanjutkan penindakan. Dalam membangun tata kelola pemerintahan harus baik, produktif, cepat dan efisien.
“Saya mengajak agar semuanya memperbaiki regulasi, memperbaiki tata kerja birokrasi dan transparan. Dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Rakyat bisa mengaksesnya,” ucapnya.
Sementara, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Setda Jabar Ika Mardiah mengatakan, Jabar memanfaatkan platform e-marketplace. Dengan upaya tersebut dapat melakukan pencegahan korupsi. “Selain itu dapat menggerakkan UMKM,” katanya. (R9/HR-Online)
 meraih apresiasi praktik baik dalam aksi pencegahan korupsi dari KPK. Gubernur Jabar Ridwan Kamil){kind=link}