Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Aliansi Gerakan Moral Pendidikan (AGMP) Kabupaten Ciamis, lakukan audensi bersama Kementerian Agama (Kemenag) Ciamis. Audiensi yang dilakukan di Aula Kemenag Ciamis, Jumat (07/08/2020), tersebut terkait adanya dugaan pungli atau pungutan liar, di lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.
Koordinator AGMP, Ade Apipudin mengatakan, gerakan moral ini tergabung dari beberapa organisasi eksternal mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ciamis.
“Kedatangan kami ke Kemenag Ciamis untuk menyikapi dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Yang paling utama lembaga pendidikan yang dinangui oleh Kemenag,” ucapnya kepada HR Online.
Menurut Ade, pihaknya saat ini tengah menyoroti beberapa aduan dari masyarakat, yaitu adanya dugaan pungli di beberapa sekolah. Salah satunya, ungkapnya, dari mulai pendaftaran dan biaya bangunan.
“Sehingga kedatangan kami ke sini untuk mengklarifikasi, bagaimana mekanisme atuupun regulasi di Kemenag sendiri. Termasuk mengenai biaya sekolah yang dibeban kepada orang tua murid,” ungkapnya.
Ade mencontohkan dugaan pungli di salah satu Madrasah Aliyah Negeri di Ciamis, yang memungut biaya hingga Rp1 juta ke atas untuk biaya bangunan.
Ade menegaskan, dengan adanya kondisi seperti ini harus menjadi perhatian yang lebih kepada Kemenag Ciamis. Terutama dalam segi pengawasan, jangan sampai kejadian ini terulang kembali.
“Apalagi kita lihat bahwa dampak dari pandemi Covid-19 membuat sulitnya ekonomi,” katanya.
Diungkapkannya, bahwa alasan dugaan pungli itu bahwa kurangnya SDM dalam pengawasan di Kemenag Ciamis.
“Nah ini harus digaris besari, bahwa Kemenag Ciamis belum sanggup untuk menjalankan sebuah program-program yang dicanangan oleh pemerintah. Terutama, adanya dana BOS ataupun program yang bisa meringan beban orang tua murid,” ucapnya.
Tanggapan Kemenag Ciamis Terhadap Dugaan Pungli
Sementara itu, Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Ciamis, Asep, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh AGMP untuk menyoroti dunia pendidikan.
Menurutnya, dengan langkah yang dilakukan AGMP itu, maka pihaknya bisa mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada, dan tingkat keberhasilannya seperti apa.
“Evaluasi belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19, harus ada masuk-masukan dari banyak pihak, bukan saja dari lembaga. Karena tingkat keberhasilan dan pencapaian hasil dari pandangan orang berbeda,” katanya.
Terkait adanya dugaan pungli di sekolah, Asep mengatakan, pihaknya akan lakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Namun, pihaknya menunggu data yang valid untuk menindaklanjuti atas dugaan pungutan liar di sekolah.
“Kita akan tindaklanjuti laporan dari temen-temen semua. Apakah biaya sekolah tersebut masih masuk dalam aturan ataupun melanggar aturan. Kalaupun itu melanggar, kami tindaklanjuti dengan sanksi yang berlaku,” tandasnya. (Fahmi/R5/HR-Online)
