Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang penerapan protokol kesehatan, mendapat tanggapan serius dari GP Ansor Kota Banjar.
Dalam SK Gubernur Jawa Barat tersebut mengatur adanya pemberlakuan sanksi dan pernyataan di atas materai, yang harus disetujui oleh pihak pondok pesantren (ponpes).
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Kota Banjar, Supriyanto, menganggap pemberlakuan sanksi bagi ponpes dalam SK tersebut, sebagai bentuk arogansi. Selain itu dianggap tidak beretikanya Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, terhadap pengasuh ponpes.
Menurutnya, pihak GP Ansor Banjar sadar betul, akan pentingnya penerapan protokol kesehatan di lembaga pendidikan ponpes, di tengah upaya pencegahan Covid-19.
Akan tetapi, semua upaya itu harus dilakukan melalui proses dialektika yang bijak dengan berbagai elemen, terutama pihak ponpes.
Berita Terkait : Gerakan Pemuda Ka`bah Soroti Keputusan Gubernur Soal Protokol Kesehatan di Ponpes
“Seharusnya keputusan itu dilakukan dengan bijak dengan mendengarkan saran dari semua pihak. Makanya, kami kecewa ketika itu dilakukan hanya sepihak,” kata Supriyanto kepada HR Online, Minggu (14/6/2020).
Ia menyebutkan, secara garis besar ada tiga point yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, jika ponpes akan membuka kembali proses kegiatan belajar mengajar.
Fasilitas Penunjang PHBS
Pertama, tentang kesediaan menjalankan protokol kesehatan. Kedua kesediaan untuk mengadakan fasilitas penunjang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS.
Dan ketiga, pihak ponpes harus siap dikenakan sanksi, jika tidak menjalankan protokol kesehatan.
“Kami sadar betul pentingnya protokol kesehatan. Akan tetapi adanya penerapan sanksi itu yang tidak bisa kami terima. Apalagi kebijakan tersebut, tidak melibatkan ponpes,” jelasnya.
Seharusnya, lanjut Supriyanto, saat ini Ridwan Kamil, memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan fasilitas di pesantren. Hal itu supaya sesuai dengan protokol kesehatan.
Bukan justru sebaliknya, malah menyodorkan surat pernyataan bernada ancaman, dengan menyertakan materai kepada pihak ponpes.
“Dalam rentang sejarah ponpes terbukti telah menjadi pilar penting negeri ini. Keberadaannya di tengah pandemi justru harus mendapatkan perhatian serius. Bukan malah terima ancaman,” pungkas Ketua GP Ansor Kota Banjar. (Muhlisin/R5/HR-Online)
