Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Ketua Bawaslu, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Iwan Yudiawan mengatakan, Bawaslu akan mengawasi apabila ada indikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN, TNI dan Polri, apalagi Pilkada Pangandaran 2020 rawan.
Namun, Iwan mengaku, pihak tidak diberikan kewenangan untuk memutuskan apakah ASN tersebut melanggar atau tidak, mengingat kewenangannya ada di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Bawaslu hanya menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan ke KASN apabila ada indikasi dugaan pelanggaran, dan keputusan finalnya oleh KASN bukan oleh Bawaslu,” kata Iwan Yudiawan saat diwawancara HR Online usai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bagi ASN, TNI dan Polri, bertempat di Aula Hotel Grand Aquarium Pangandaran Jumat, (28/02/2020).
Lebih lanjut, Iwan Yudiawan menambahkan, berdasarkan Perbawaslu No 6 Tahun 2017 dan Perbawaslu No 14 tahun 2018 apabila ada indikasi dugaan pelanggaran ASN, Bawaslu menyampaikan hasil rekomendasi pengawasannya ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.
Laporan tersebut akan diteruskan ke KASN dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat untuk dilakukan pemanggilan.
“Inspektorat daerah bisa memanggil ASN yang terduga melakukan pelanggaran dan akan diteruskan rekomendasi ke KASN dan baru diputuskan melanggar atau tidak. Kewenangan Bawaslu hanya melakukan pengawasan secara utuh saja sesuai Perbawaslu RI seperti itu,” jelas Iwan Yudiawan.
Masih dikatakan Iwan Yudiawan, apabila ada unsur pidana yang disebutkan dalam Undang-undang No 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 1,2,3, ketika sudah ada pasangan calon yang ditetapkan dan locusnya (tempatnya) pada masa kampanye dan masa tenang bisa dijerat dengan pidana.
“Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian bisa memproses unsur pidana dugaan pelanggaran ASN apabila sudah ada yang ditetapkan sebagai pasangan calon dan lokusnya pada masa kampanye dan masa tenang,” ungkap Iwan Yudiawan.
Pilkada Pangandaran 2020 Rawan
Sementara Kordiv PHL, Gaga Abdillah Sihab mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Pangandaran kategori rawan tinggi urutan ke-14, dengan nilai indeks 68.81 se-Indonesia.
Kategori tersebut berdasarkan 4 indikator penilaian, pertama relasi kuasa di tingkat lokal, kedua otoritas penyelenggara pemilu, ketiga penyelenggara negara, dan keempat masalah keamanan.
“ASN di Kabupaten Pangandaran bisa disebut rentan melakukan pelanggaran atau kode etik mengingat wacana Petahana maju di Pilkada nanti,” katanya.
Selain itu, juga dikhawatirkan penyelenggara Pemilu akan terkontaminasi oleh relasi kuasa di tingkat lokal mengingat penganggaran masih bersumber dari daerah dan rentan adanya intervensi.
“Tapi kami yakin Bawaslu bisa menjaga komitmen dan konsistensi menjalankan tugas sesuai perundang-undangan,” tegasnya.
Masih dikatakan Gaga Abdillah Sihab, sebagai penyelenggara negara, ASN harus netral dan tidak melakukan aksi dukung-mendukung serta tidak mempolitisi masyarakat ke salah satu pasangan calon kepala daerah.
“Unsur keamanan juga yang menjadi indeks kerawanan Pemilu di Kabupaten Pangandaran sehingga masuk kategori rawan tinggi. Kami berharap seluruh ASN, TNI dan Polri di Pangandaran menjaga netralitas, mulai dari tahapan sampai pelaksanaan Pilkada nanti,”jelas Gaga.
Masih menurut Gaga, kesuksesan Pilkada Pangandaran 2020 menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya penyelenggara saja, tetapi yang harus disikapi untuk mematahkan anggapan Kabupaten Pangandaran Indeks Kerawanan Pemilunya masuk rawan tinggi, dengan bersama-sama melakukan pengawasan dan terlibat langsung .
“Minimal kalau ada indikasi dugaan pelanggaran baiknya segera melapor atau menyampaikannya sebagai bahan untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Pemda Menjaga Penyelenggaraan Pilkada Pangandaran 2020 Lancar
Sementara Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pangandaran Rida Nirwana meminta Bawaslu melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan bagi ASN yang melakukan pelanggaran.
“Pemerintah daerah menjamin lancarnya semua tahapan, dan berupaya meningkatkan jumlah angka partisipatif pelaksanaan pemilihan,” kata Rida.
Lebih lanjut Rida Nirwana menambahkan, pihaknya juga menjamin ketersediaan anggaran dan memberikan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), menjaga stabilitas politik keamanan juga tantangan Pemerintah Daerah yakni netralitas ASN agar tetap terjamin kondusifitas keamanannya.
“Setiap ASN agar lebih bijak dalam penggunaan handphone saat tahapan Pilkada agar tidak terkena UU-ITE dan Undang-undangan Pemilu,” pungkas Rida Nirwana.
Acara sosialisi tersebut juga dihadiri oleh sekitar lebih kurang 100 orang dari Bawaslu Propinsi, ASDA-I, Bawaslu, Unsur Polres, Kepala Dinas dan Badan, Camat, Kemenag, Sekwan, Danramil, Kapolsek, dan sejumlah tamu undangan. (Madlani/R7/HR-Online)
