Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, saat melantik 12 pejabat Pemkab Pangandaran, pekan lalu. Foto: Dok HR
Parigi, (harapanrakyat.com),-
Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi sudah mengagendakan kegiatan evaluasi keberadaan pejabat struktural. Agenda evaluasi itu dilaksanakan setiap enam bulanan sekali. Hal itu disampaikan Endjang, setelah menggelar rapat kordinasi (rakor) perdana besama para Eselon II dan Team 10 Kabupaten Ciamis, di Aula Setda Pangandaran, Senin (29/7).
Dalam kesempatan itu juga, kata Endjang, pihaknya akan memproses dana hibah dari Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 5 Milyar dan Provinsi 2,5 Milyar. Dia berharap, minggu-minggu ini dana tersebut bisa cair dan segera dialokasikan ke tiap-tiap OPD.
“Ini Rakor pertama di Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Sebenarnya, acara ini ingin dilaksanakan setelah pelantikan, tapi agenda saya padat sekali. Meski begitu, hasil evaluasi di Kemendagri sangat memuaskan. Kita lebih cepat dalam pembentukan SOPD, atau baru dua bulan dari tiga bulan yang ditargetkan,” kata Endjang.
Endjang menuturkan, terkait dengan masalah personil yang belum memiliki staf pelaksana, pada tahun 2014 nanti rencananya akan ada penambahan pegawai di lingkup Pemda Pangandaran.
“Kaitan dengan aset, kamis sudah dilakukan koordinasi dengan Pemkab Ciamis. Sekarang istilahnya masih pinjam pakai, dikarenakan ada sensus barang dari BPK Kab Ciamis. Arsip-arsip untuk perkantoran sementara sudah ditetapkan,” ungkapnya.
Dan untuk komplek perkantoran, kata Endjang, lokasinya berada di Desa Cintaratu, seluas 90 hektar. Dia ingin komplek dibangun sesegera mungkin. Biayanya, kurang lebih 40 milyar. Untuk itu, dia juga akan berkordinasi dengan struktur yang lebih atas.
Lebih lanjut, dia menjelaskan beberapa bahasan lainnya, seperti tugas lingkup asisten pemerintahan, penetapan batas wilayah untuk mengantisipasi konflik perbatasan, penetapan rancangan tata ruang dan tata wilayah. Kemudian, penyampaian LPJ setiap 3 bulan sekali ke Kemendagri.
“Untuk kedepannya, semua laporan agar dikordinasikan dengan instansi terkait Percepatan pembangunan, pelayanan publik yang prima, perwujudan kesejahteraan. OPD yang belum memiliki kursi dan meja, sesegera mungkin mengajukan dan tergantung Kabupaten induk untuk cepat dan tidaknya inventarisasi tersebut. Sementara untuk percepatan mungkin bisa pelimpahan hibah dari provinsi, dan juga mengenai kendaraan dinas, dan untuk semua pelaksanaan tahun 2013 masih diacu oleh Pemkab Ciamis, berdasarkan APBD DOB,” paparnya.
Sementara itu, Mahmud SH, Team 10 Pemkab Ciamis mengatakan, agar kaitan dengan dana asset supaya segera dipisahkan. Soal yang berkaitan dengan DOB Pangandaran dan penegasan batas wilayah juga telah dikordinasikan antara Bupati Ciamis dengan gubernur.
Menurut Mahmud, seluruh PAD Kabupaten Pangandaran masih terkait ke Kabupaten Induk (Ciamis), termasuk gaji dan tunjangan masih di Kabupaten Induk ,yang disesuaikan dengan posisi jabatan sekarang. (Syam/Koran-HR)
