Banjar, (harapanrakyat.com),- Semakin bertambahnya jumlah ‘mobil odong-odong’ yang sering terlihat melintas di jalan perkotaan di Kota Banjar, kini mulai diresahkan para pengemudi kendaraan lainnya. Pasalnya, mobil tak berizin itu kerap mengganggu kelancaran arus lalu-lintas karena bentuknya yang panjang, serta memiliki daya angkut banyak.
Didi (45), salah seorang pengemudi sepeda motor, mengatakan, diduga odong-odong mobil merupakan salah satu kendaraan yang sudah tidak layak digunakan, terlebih dipakai sebagai angkutan umum.
Selain faktor usia kendaraan yang kebanyakan menggunakan kendaraan sudah tua, dan di rombak menjadi odong-odong mobil, juga secara teknis di lapangan pun telah menyalahi aturan yang berlaku.
“Seperti terlihat di jalan-jalan umum, contohnya di ruas Jl. Kapten Jamhur, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Husein Kartasasmita, dan sejumlah ruas jalan umum lainnya yang dikategorikan jalan padat lalu-lintas. Hal ini sangat mengganggu bagi pengemudi kendaraan lainnya, tapi kenapa instansi terkait maupun pihak kepolisian tidak menertibkan keberadaannya. Malah justru sekarang makin banyak jumlahnya,” tutur Didi, kepada HR, Senin (2/7).
Lanjut dia, yang lebih celakanya, angkutan atau mobil tersebut berumur di bawah rata-rata tahun 80-90 an, namun tetap melakukan operasi. Menurut Didi, pengawasan dan penerapan uji KIR angkutan di Dinas Perhubungan harus lebih diperketat, jangan sampai hal ini semakin menjamur di Kota Banjar.
“Ini untuk mengantisiapasi terjadinya kecelakaan. Terlebih, angkutan umum yang disebut mobil odong-odong itu akhir-akhir ini semakin marak terlihat. Katanya pihak Dishub akan menertibkan karena surat izinnya operasionalnya juga tidak ada, dan jenis kendaraannya pun tidak jelas,” ujar Didi.
Senada dengan Didi, pengguna jalan lainnya, Solihin (47), mengatakan, dalam pelaksanaan uji KIR jangan sampai ada praktik percaloan di lapanagan. Sebab, katanya, tidak sedikit oknum petugas yang melakukan pungutan tanpa menghiraukan aturan.
Jika itu terus terjadi, berarti para petugas tidak mendukung upaya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengecekan kelayakan fisik bagi seluruh angkutan umum yang ada di Kota Banjar.
“Saya kira lemahnya ketegasan aparat dalam menegakkan aturan, dinilai penyebab utama banyaknya angkutan umum yang sudah tidak layak pakai, tetapi masih saja beroperasi. Saya berharap, jangan sekali-kali petugas main belakang ketika sedang bertugas di lapangan,” harap Solihin.
Sementara itu Asep (39), salah seorang sopir angkutan kota (angkot) jurusan Banjar-Manganti, mengatakan, dengan semakin maraknya angkutan umum seperti odong-odong membuat pendapatannya semakin berkurang.
Pasalnya, untuk saat ini sejumlah warga, khususnya anak-anak lebih banyak menggemari angkutan umum tersebut sebagai alat transportasi wisata. Misalnya ke wisata ke daerah Bendung Manganti, Lakbok, Kab. Ciamis.
“Dulu sebelum ada odong-odong mobil biasanya rombongan ibu-ibu atau anak-anak yang mau main ke Manganti selalu ngaborong mobil angkutan kota. Tapi sekarang sudah tidak pernah lagi semenjak ada odong-odong mobil. Kami harap pemerintahan jangan diam saja dengan adanya kendaraan transportasi seperti itu, karena mobil tersebut banyak yang tidak punya surat-surat kendaraan, atau di sebut bodong,” kata Asep.
Sedangkan menurut Jajang (39), warga yang tinggal di sekitar Jl. Kapten Jamhur, mengatakan, selain mengganggu kelancaran dan keamanan arus lalu-lintas, keselamatan penumpang odong-odong mobil pun tidak terjamin.
“Memang odong-odong ini banyak diminati anak-anak, namun apakah pengusaha atau pengemudi odong-odong sendiri memperhatikan keselamatan para penumpangnya. Nyatanya banyak anak-anak yang naik odong-odong tanpa dikawal orang tuanya, sementara tempat duduk yang ada sama sekali tidak menjamin keselamatan penumpangnya, dan itu tentu saja sangat berbahaya. Ditambah lagi surat izinnya juga tidak jelas, tapi dibolehkan saja beroperasi, apakah sudah ngasih upeti atau bagaimana,” tanya Jajang.
Guna mengkonfirmasi permasalahan tersebut, HR kembali mencoba menemui Kepala Bidang Lalu-lintas, Supendi, dan Kepala Bidang Angkutan Umum Dishubkominpar Kota Banjar, Dedi, namun hingga berita ini diturunkan kedua pejabat tersebut belum bisa ditemui karena tidak ada di kantornya.
Sementara di lain tempat, salah seorang tokoh masyarakat Banjar, sekaligus anggota Forum Peningkatan Status Kota Banjar (FPSKB) yang namanya enggan dikorankan, mempertanyakan, pada rangkaian odong-odong mobil dipasang logo Kota Banjar, lalu kepada instansi mana para pemilik usaha tersebut membayar retribusinya.
“Bila ada retribusinya lebih celaka lagi, karena itu suatu penyimpangan dan pelanggaran. Dalam hal ini, sejauh mana kerja Inspektorat dalam menangani masalaha odong-odong mobil, atau di balik itu ada mafia odong-odong,” tanya sumber HR tersebut. (PRA/Eva/Koran HR)
