Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-Mulai bermunculannya moda transportasi berbasis aplikasi digital atau ojek online di Pangandaran, Jawa Barat, tampaknya menimbulkan kekhawatiran dari Pemkab Pangandaran. Pemkab khawatir ojek online yang mulai bermunculan di Pangandaran menimbulkan gesekan dengan awak angkutan umum dan ojek pangkalan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Saepuloh mengatakan, banyaknya ojek online di Pangandaran ditakutkan memicu permasalahan baru. Seharusnya, ujar dia, pihak perusahaan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan awak angkutan umum dan ojek pangkalan.
“Setiap angkutan umum di Pangandaran sudah memiliki organisasi. Baiknya koordinasi terlebih dahulu. Ajak mereka bicara demi kondusifitas,” ungkapnya Kamis, (17/07/2019).
Saefuloh pun meminta pihak perusahaan ojek online agar jemput bola menawarkan kerjasama dengan ojek pangkalan yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gesekan.
“Pihak perusahaan seharusnya belajar dari kejadian di daerah lain. Kalau sudah terjadi penolakan dari awak transportasi lokal terhadap ojek online di Pangandaran, tetap saja kami yang repot,” tegasnya.
Menurut Saefuloh, setelah munculnya jasa transportasi online di berbagai daerah, tidak sedikit perusahaan angkutan umum konvensional mengalami gulung tikar. Hal itu terjadi karena angkutan umum konvesional kalah bersaing.
“Masyarakat kita ini suka dengan sesuatu yang baru. Apalagi cara pemesanannya lebih mudah hanya dengan menggunakan handphone. Wajar saja kalau angkutan umum konvensional kalah bersaing,” ungkapnya.
Kata Saefuloh, penyebab turunnya penumpang angkutan umum memang tidak semata akibat kehadiran transportasi online, tetapi sistem kredit yang memudahkan masyarakat memiliki kendaraan pun turut memberikan andil.
“Sekarang angkutan umum seperti angkutan pedesaan dan bus penumpangnya semakin berkurang. Termasuk di Pangandaran sendiri. Memang penyebab utamanya dari sistem kredit yang memudahkan masyarakat memiliki kendaraan ,” ujarnya.
Dengan kondisi seperti itu, kata Seafuloh, perusahaan transportasi online seharusnya mengerti dan tidak seenaknya langsung rekrut mitra ojek. “Kami minta kepada pihak perusahaan agar melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan angkutan umum dan memberikan penawaran kerjasama kepada ojek pangkalan. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi gesakan di kemudian hari,” ujarnya.
Seperti diketahui, setelah bermunculan transportasi online di berbagai daerah di Indonesia, tidak sedikit terjadi gesekan. Bahkan, di beberapa daerah terjadi pengerahan massa dan sweping dari awak angkutan umum dan awak ojek pangkalan. (Enceng/R2/HR-Online)
