Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Rumah bantuan Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk relokasi bencana longsor di Dusun Sindangjaya, Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, disoal warga.
Pasalnya, bantuan rumah yang seharusnya dihuni penerima manfaat (warga setempat), justru dihuni non penerima manfaat atau warga dari luar daerah. Hal itu terungkap setelah ada pendataan daftar pemilih untuk kegiatan Pemilu.
Menurut sumber HR Online yang enggan disebutkan namanya, Selasa (25/12/2018), menjelaskan bahwa Kemenpera membangun sekitar 142 unit bantuan rumah untuk relokasi warga korban bencana longsor.
Sekarang, selain selain jumlah rumah berkurang dan beralih fungsi, sebagian lagi dihuni pendatang dari luar daerah. Menurut dia, penghuni yang datang dari luar daerah patut dipertanyakan. Alasannya karea ada indikasi tidak tercatat sebagai penduduk Desa Ciakar.
“Setiap pelaksanaan pesta demokrasi, warga penghuni perum bantuan Kemenpera tersebut tidak tercatat sebagai pemilih,” katanya.
Asep Hidayat, warga setempat, ketika ditemui HR Online, Selasa (25/12/2018), jumlah rumah bantuan relokasi dari Kemenpera berkurang karena mengalami kerusakan, lapuk dimakan usia dan beralih fungsi menjadi kandang domba.
“Sebagian penerima manfaat juga menjualnya,” kata Asep.
Pada kesempatan itu, Asep membenarkan terkait penghuni dari luar daerah dan sudah bermukim lama di lingkungan tersebut. Menurut dia, harusnya warga tersebut mengurus administrasi perpindahan data kependudukan.
“Dengan begitu, agar tercatat sebagai warga Ciakar,” katanya.
Kalau dibiarkan, Asep mengaku khawatir, keterlambatan pembaharuan data kependudukan warga luar daerah yang menetap di kawasan itu akan menimbulkan persoalan.
“Jangankan masyarakat yang bermukim, tanah TN-nya pun harus diinventarisir. Sebab, sudah ada yang disewakan ke investor dari luar daerah. Hal ini ditujukan agar ketertiban dalam hal administrasi,” katanya.
Anggota BPD Desa Ciakar, Hendayana, ketika dimintai tanggapan, Selasa (25/12/2018), membenarkan, warga luar daerah yang menetap di kawasan rumah bantuan Kemenpera belum tercatat secara administrasi sebagai penduduk Desa Ciakar.
“Soalnya, setiap ada pelaksanaan pemilihan, warga tersebut tidak pernah ikut serta dan memilih karena tidak tercatat sebagai pemilih,” katanya.
Hendayana mengakui, seandainya persoalan tersebut tidak segera ditangani, pihaknya khawatir hal itu akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. (Dji/R4/HR-Online)
