Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Ratusan guru honorer di Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (20/9/2018) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Setda Kota Banjar, DPRD Banjar, dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Banjar. Dalam aksi ini, ratusan guru honorer Banjar menuntut untuk segera dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ketua 1 PGRI Kota Banjar, Dadang Darul, mengatakan, bahwa aksi ini merupakan aksi menolak adanya tes PNS dari jalur umum. Selain itu, juga sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan honorer di Kabupaten Garut yang dikatakan ‘ilegal’ oleh salah satu pejabat di sana.
“Saya tegaskan bahwa guru honorer atau honorer adalah legal dan bukan ilegal seperti yang dikatakan oleh salah satu pejabat di Garut,” ujarnya.
Ia menambahkan, aksi damai ini juga mendorong kepada Walikota Banjar, Ade Uu Sukaesih agar mendesak Kemenpan RB supaya segera mendatabasekan honorer.
“Pemerintah harus segera mendatabase dan melakukan revisi undang-undang No 5 tahun 2014 pasal 131 A poin 3 A,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Forum Honorer Banjar, Hanasa, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat harus mengangkat PNS dari honorer. Menurutnya, di Kota Banjar jumlah guru honorer mencapai 500 orang lebih dan itu sudah memiliki SK dari Walikota sejak tahun 2013 sampai sekarang.
“Meski sudah ber-SK, namun upah yang kami hanya 150 sampai 250 ribu rupiah, dan ini tidak mencukupi apa-apa. Semoga di tahun anggaran 2019, upah kami bisa setara dengan UMR,” katanya.
Saat melakukan aksi di depan kantor Walikota Banjar di jalan raya Siliwangi, massa diterima oleh Asda II, Agus Eka Sumpena dan kemudian perwakilan pendemo melakukan audensi di salah satu aula Setda dengan beberapa pejabat instansi terkait.
Sayangnya, usai melakukan audensi antara pejabat terkait, mereka harus pulang dengan tangan kosong. Hal ini lantaran tidak adanya titik temu dalam audensi tersebut. Karena tidak puas, mereka pun mengancam akan mogok kerja sampai tuntutannya direalisasi.
“Mulai hari ini sampai seminggu ke depan kami akan mogok kerja hingga ada jawaban pasti dari Walikota,” ujar Hanasa.
Usai melakukan aksi di Setda, ratusan guru honore Banjar pun kemudian menuju ke gedung DPRD Kota Banjar di jalan Tentara Pelajar. Kedatangan para honorer ke kantor DPRD ini diterima oleh beberapa anggota DPRD saja.
Budi Kusmono yang mewakili anggota DPRD Kota Banjar, mengatakan, apa yang menjadi tuntutan honorer menurutnya itu realistis. Ia pun mengaku sangat miris dan prihatin dengan apa yang terjadi terhadap honorer.
“Terkait rencana honorer yang akan melakukan mogok kerja selama seminggu ke depan, itu merupakan aspirasi terakhir meski nantinya dipastikan berdampak pada proses pembelajaran siswa sekolah,” katanya. (Hermanto/R6/HR-Online)
 Kota Banjar. Dalam aksi ini, ratusan guru honorer Banjar menuntut untuk segera dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS).){kind=link}