Banjar, (harapanrakyat.com),- Mulai tanggal 5 sampai 10 Januari 2011, para pedagang di Pasar Banjar sudah dipastikan akan menempati lokasi pasar sementara yang bertempat di Lingkungan Parunglesang, Kelurahan Banjar.
Dengan perpindahan tersebut, tidak dipungkiri memang adanya permintaan penambahan lapak baru dari para PKL. Sementara lapak bagi PKL yang telah tersedia sebanyak 558.
Kepala UPTD Pasar Banjar Heri Sapari, saat ditemui HR, Senin (3/1), mengatakan, bahwa jumlah lapak yang disediakan sudah sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan pihaknya.
“Di lokasi pasar sementara memang ada permintaan penambahan lapak dari para PKL. Tentu saja hal itu tidak mungkin, karena permintaan itu datangnya sekitar satu minggu sebelum relokasi,” katanya.
Padahal, lanjut dia, pendataan terhadap para pedagang, baik PKL maupun pedagang yang mempunyai kios, dilakukan sejak dua tahun silam. Dan hingga batas akhir pengumpulan data, jumlah PKL di Pasar Banjar tercatat sebanyak 558.
Menurut Heri, permintaan penambahan lapak tersebut karena satu orang PKL ada yang ingin mendapatkan lapak lebih dari satu. Selain itu, munculnya PKL akibat banyak pedagang tidak tetap, sehingga jumlahnya fluktuatif, akibatnya beberapa pedagang tidak terdata, beda dengan pedagang kios. Namun, berdasarkan ketentuan satu orang PKL hanya bisa mendapatkan satu lapak.
“Kalau pedagang yang punya kios, itu akan mendapatkan kios sesuai dengan jumlah yang mereka miliki sebelumnya. Misalkan tadinya punya tiga kios, maka di lokasi pasar sementara atau nanti di bangunan pasar yang baru juga dapat jatah tiga kios lagi, lantaran mereka kan bayar,” terangnya.
Sedangkan, setiap PKL tidak dipungut biaya untuk menempati tempat yang disediakan pemerintah, karena memang tidak menjual lapak. Dan, jika setiap PKL mendapatkan lebih dari satu lapak, dikhawatirkan lapak tersebut malah mereka jual, seperti saat pemberian lapak di pasar bambu.
“Para pedagang kaki lima itu hanya dipungut retribusi saja sebesar lima ratus rupiah setiap harinya, sama halnya dengan pedagang kaki lima di tempat lain, seperti PKL Alun-alun misalnya. Mereka di sana tidak meminta disediakan dua atau tiga lapak. Retribusi yang dipungut itu retribusi kebersihan,” tutur Heri.
Kalau pun ada penambahan jumlah PKL, namun lapak yang disediakan jumlahnya tetap sesuai dengan data PKL sebelumnya. Untuk penempatannya, apakah satu lapak akan diisi oleh dua pedagang. Hal itu tergantung kesepakatan antar PKL.
Berdasarkan hasil kesepakatan antara PKL dengan UPTD Pasar pada saat penomoran lapak, Senin (3/1), di aula Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banjar, bahwa PKL dibagi menjadi tiga Blok, yaitu Blok Timur, Blok Barat dan Blok Selatan.
Ditemui di tempat terpisah, Selasa (4/1), Ketua Koordinator Kelompok B, Nono, membenarkan mengenai adanya permintaan penambahan lapak bagi para pedagang yang tidak terdata oleh UPTD Pasar. Namun, meski keinginan itu tidak bisa dipenuhi, pedagang lainnya bersedia berbagi lapak.
“Memang ada yang tidak terdata, karena jumlah PKL di Kelompok B berdasarkan data dari UPTD sebanyak 173 orang. Tapi kami sepakat bahwa satu lapak bisa dipakai oleh dua atau tiga orang pedagang. Hal itu tidak jadi masalah, yang penting semua PKL dapat tempat dan bisa berjualan seperti biasanya,” kata Nono.
Lebih lanjut dia menambahkan, para pedagang yang terdaftar dan mendapatkan lapak lebih mementingkan kebersamaan. Tujuannya agar tidak ada kecemburuan diantara PKL. (Eva)
