Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Ratusan warga Pasar Pamarican, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merasa gembira saat renovasi Pasar Pamarican mulai dilaksanakan. Keinginan dan harapan mereka yang telah terpendam puluhan tahun akhirnya dikabulkan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Namun, seiring berjalannya pembangunan Pasar Pamarican, muncul permasalahan terkait mekanisme pembangunan proyek pasar tersebut. Lemahnya sosialisasi diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakpuasan warga kepada Pemerintah Desa Pamarican.
Dari pantauan Koran HR di lapangan, Senin (16/07/2018), puluhan tokoh masyarakat Pamarican memenuhi Aula Kantor Desa Pamarican untuk menghadiri undangan kepala desa. Dalam acara tersebut, puluhan warga mempertanyakan mekanisme tukar guling tanah kas desa yang saat ini akan didirikan kembali bangunan pasar.
“Kami atas nama warga Pamarican bukan berarti menghalang-halangi pembangunan ini. Justru kami mendukung secara penuh, karena pembangunan ini adalah salah satu keinginan warga dan juga para pedagang. Namun, yang kami sesalkan adalah tidak adanya sosialisasi dari awal maupun jelang pelaksanaan pembangunan,” kata Kuswara, Tokoh Masyarakat Desa Pamarican, Senin (17/07/2018).
Menurut Kuswara, yang jadi pertanyaan pihaknya adalah terkait mekanisme tukar guling tanah kas desa yang dilakukan Pemerintah Desa. Dan sampai saat ini, warga tidak mengetahui proses dan mekanisme tersebut.
Kuswara menjelaskan, pembanguna Pasar Pamarican kali ini adalah pembangunan yang juga merubah status pasar desa menjadi pasar Pemda. Maka hal wajar ketika warga ingin tahu mekanisme yang sebenarnya.
“Kami ingin ada keterbukaan dari pemerintah, karena status lahan pasar ini adalah tanah kas desa yang mesti harus diselamatkan asetnya,” tandas Kuswara.
Senada dengan itu, Faisal, ketika dimintai tanggapan, menambahkan, pihaknya menyayangkan lemahnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat terkait proses serta tahapan pembangunan pasar tersebut.
“Kami menyayangkan, mengapa Pemdes Pamarican awalnya tidak melakukan sosialisasi terhadap warga. Mestinya yang diajak sosialisasi itu bukan hanya warga pasar (pedagang), tapi seluruh elemen harus dilibatkan. Apalagi ada informasi tukar guling lahan pasar. Ini yang kami pertanyakan. Jika memang sudah terjadi tukar guling kami ingin tahu dimana lahan penggantinya. Dan jika itu belum terjadi, kami juga ingin tahu bagaimana aturannya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasar Pamarican, Ade Samsu, ketika musyawarah berlangsung, mengatakan, pihaknya selaku panitia telah berupaya semaksimal mungkin terkait program pembangunan Pasar Pamarican tersebut.
“Sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi dengan warga pasar, termasuk mekanisme relokasi. Dan dalam kegiatan tersebut sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan untuk pendirian kios sementara pun mereka siap membiayainya. Untuk relokasi, merupakan biaya hasil swadaya para pedagang, masing-masing pedagang iuran sebesar Rp. 1,2 juta. Hal itu lantaran Pemkab Ciamis tidak menyediakan angaran untuk relokasi,” terangnya.
Ade Samsu mengungkapkan, dari total sebanyak 256 kios, tahun anggaran kali ini Pemerintah Kabupaten Ciamis hanya baru bisa membangun sebanyak 152 kios. Alasannya, pembangunan Pasar Pamarican dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Kepala Desa Pamarican, Endang Rahman, menjelaskan terkait apa yang dipersoalkan para tokoh masyarakat Desa Pamarican. Menurutnya, Pemerintah Desa Pamarican mengaku sudah beberapakali melakukan sosialisasi dengan para tokoh masyarakat.
“Sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi terkait hal ini kepada masyarakat. Bahkan ketika masih dalam tahap pengajuan, kami juga berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat. Hanya saja, waktu itu memang tidak semua masyarakat kami undang,” katanya.
Terkait tukar guling lahan pasar, Endang menegaskan bahwa hal itu belum terjadi. Menurut dia, tahapan itu masih dalam pembahasan. Namun, pihaknya meyakini Pemerintah Kabupaten Ciamis akan memberikan lahan pengganti.
“Tapi sampai saat ini memang lahannya belum ada yang pas. Selagi proses tukar guling itu belum berlangsung, Pemkab Ciamis dengan Pemerintah Desa sudah menjalin kesepakatan yang tertuang dalam MuU. ika sebelum proses tukar guling berlangsung, kami (desa) akan mendapatkan bagi hasil dari Pemkab Ciamis,” katanya. (Suherman/Koran HR)
