DPRD Berikan 33 Catatan LKPJ Bupati Pangandaran

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan 33 catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Pangandaran akhir tahun anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di di Ruang Rapat Paripurna  DPRD Pangandaran, Selasa (28/5/2018).

Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, mengatakan, DPRD sangat mengapresiasi kinerja Bupati Pangandaran yang sudah menyusun LKPJ yang tepat waktu dan disusun sesuai PP Nomor 3 tahun 2007. Selain itu, DPRD juga mengapresiasi dengan program-program serta kebijkan Bupati tentang hak dasar masyarakat yang sudah terealisasi, seperti pendidikan gratis 12 tahun, Pangandaran mengaji, AMS, Kesehatan Gratis, Pembangunan Puskesmas setara hotel bintang 3 dan pembangunan infrastruktur.

H. Iwan menilai, meskipun dalam program-program tersebut masih terdapat hambatan maupun kekurangan, namun DPRD dan Pemkab Pangandaran sepakat untuk memperbaikinya demi kebaikan bersama.

“Untuk target perbaikan ke depannya, prinsipnya kita tidak saling menyalahkan dan berkomitmen untuk membangun kemajuan Pangandaran secara bersama-sama,” kata H. Iwan.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pangandaran, Hendra Lesmana, mengatakan, berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, bahwa hasil rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2017 terdapat 33 catatan strategis yang berisi saran dan masukan serta koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

“Sebagaimana rekomendasi, Pemkab Pangandaran kita dorong pada akselerasi pencapaian visi dan misi yang di antaranya masih dibutuhkan kerja keras dan kesungguhan untuk membangun kabupaten pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia. Maka dari itu, kebersamaan antara pemerintah dan DPRD harus lebih dikokohkan lagi agar arah pembangunan menjadi lebih jelas, lebih fokus dan lebih transparan,” katanya Hendra Lesmana.

Secara spesifik, Hendra Lesmana menjelaskan, dari 33 catatan tersebut di antaranya di tahun berikutnya agar dasar hukum penyusunan dokumen LKPJ Bupati supaya dicantumkan dengan lengkap sebagai dasar pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan. Selanjutnya, penyajian gambaran umum dan kondisi wilayah sebaiknya berupa data dan dibuatkan tabel agar lebih mudah dicermati, serta perlu penyesuaian data untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Selain itu, DPRD juga mecatat agar LKPJ disajikan pula capaian kinerja yang didasarkan pada target indikator kineria agar DPRD dapat menilai bukan hanya dari sisi penyerapan anggaran saja. Kemudian, berbagai bentuk pelayanan publik dan masalah strategis daerah di Kabupaten Pangandaran masih membutuhkan terobosan inovatif guna menyelesaikan beberapa persoalan inovasi pelayanan publik yang masih sebatas perbaikan instrumental dan prosedural pada pelayanan dasar dan belum sampai membangun budaya melayani.

“Catatan selanjutnya, perlu meningkatkan kemampuan teknis aparatur daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja. Selanjutnya  perlu memperhatikan proposionalitas dalam penetapan plafon anggaran mengingat ada beberapa program/kegiatan yang tidak direalisasikan. Poin lainnya pemerintah perlu menentukan target pendapatan potensi pajak maupun retribusi daerah yang lebih terukur dan akurat, sehingga sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah lebih optimal,” papar Hendra Lesmana.

Sementara itu, DPRD juga mencatatat agar pemerintah melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar memilki kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah, terutama pajak hotel, pajak reklame dan pajak air bawah tanah. Selain itu, pemerintah diharapkan melakukan evaluasi terhadap para Kepala SKPD yang target PAD-nya tidak tercapai dan perlu adanya evaluasi dan perencanaan yang matang dalam menentukan target, sehingga penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Tak hanya itu, Hendra Lesmana juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses pelaksanaan lelang harus dilaksanakan di awal tahun anggaran agar pekerjaan selesai tepat pada waktunya

“Pemkab juga kita minta memberikan peringatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaian realisasinya tidak sesuai target. Tak hanya itu, dalam LKPJ juga perlu penyajian data yang lengkap dan akurat, sehingga memudahkan dprd dalam memberikan penilaian dan perlu evaluasi dan perencanaan yang matang supaya penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan maksimal,” katanya lagi.

Catatan selanjutnya, Hendra menambahkan, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan, serta petunjuk teknis tata cara pelaksanaan kegiatan. Selain itu, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap LKPJ Bupati agar ditindaklanjut oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan komisi-komisi DPRD.

Di tempat yang sama, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengatakan, bahwa dalam pembahasan 3 poin bersama DPRD yang di antaranya soal administrasi, keuangan, dan kinerja ternyata mendapatkan 33 catatan yang mana perlu adanya perbaikan dan koreksi ke depannya.

“Kita akan tetap bahas nanti dalam rapat kordinasi dengan para kepala SKPD, apa saja catatan dan masukan dari Dewan tersebut,” singkat Jeje. (Mad/Koran HR)