Jabar Tujuan Terbaik Investasi se-Indonesia
Pemprov Jabar menargetkan pada 2013 ini kondisi jalan provinsi di Jabar mantap 100%. Untuk itu, pemprov mengelontorkan dana sebesar Rp650 miliar dalam APBD 2013. Dana Rp650 miliar itu akan digunakan untuk pemantapan jalan, peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan provinsi di sejumlah daerah di Jawa Barat.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, di sela peresmian Jalan KH Abdul Hakim, Kabupaten Majalengka, Rabu (23/1/2013).
“Pada 2013 nanti kita targetnya kondisi jalan 100% berarti ke depan tinggal perbaikan jalan, pelebaran jalan, dan membuat jalan baru. Perbaikan jalan yang sudah ada sangat banyak sekali sehingga lumayan pengaruhnya. Sehingga selama 5 tahun saya sebagai gubernur jalan provinsi semakin baik. Sehingga ada yang bisa diceritakan dalam sejarah,” kata Heryawan.
Heryawan menegaskan, semua penentuan APBD Jabar yang baru ditetapkan masih sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebesar Rp650 miliar anggaran hanya untuk infrastruktur jalan. Menurutnya, peningkatan dan pembangunan jalan ini akan merambah kabupaten/kota. Caranya dengan menyinergiskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, pemkab, maupun pemkot.
“Jika sekarang kita di sini meresmikan Jalan Majalengka-Indramayu serta Majalengka-Kadipaten, maka mudah-mudahan tahun ini bisa bertahap memperbaiki jalan-jalan kabupaten. Sehingga warga Majalengka bisa menikmati mulusnya jalan hingga ke pelosok-pelosok,” paparnya.
97,5% Jalan di Jabar Mantap
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengklaim pada 2012 lalu nyaris tak ada jalan provinsi yang rusak. Kemantapan ruas jalan provinsi ini mencapai 97,5%. Angka itu jauh melebihi kemantapan ruas jalan nasional yang masih berada di angka 86%.
“Ini tentu sesuatu yang harus kita syukuri. Karena dengan angka kemantapan mencapai 97,5% berarti pembangunan jalan sebagai sarana infrastruktur cukup berhasil,” ungkapnya.
Dana itu dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur jalan, mulai dari peningkatan, pembangunan jembatan, dan perbaikan lainnya. Khusus untuk jalur Majalengka-Patrol Indramayu, Pemprov mengucurkan Rp22, 8 miliar, selama tiga tahun anggaran. Sehingga kini luas Jalan Majalengka-Patrol bisa dilalui dengan mulus. “Kalau jalan bagus kan perekonomian juga lancar, semua aktivitas lancar sehingga bisa berdampak terhadap seluruh sektor,” ujarnya.
Heryawan mengatakan, Abdul Halim adalah jalan yang secara administratif dimiliki Pemprov Jabar. Kondisi apik jalan sepanjang hampir enam kilometer ini dicapai berkat kerja sama yang baik antara Pemkab Majalengka dengan Pemprov Jabar. “Rampungnya Jalan Abdul Halim membuat Majalengka seperti kota modern lain. Jalan ini membuat Majalengka tampak apik,” ujar Heryawan yang didampingi Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Jabar M Guntoro mengatakan, saat ini tinggal empat persen dari 2.290 kilometer jalan Provinsi Jabar yang berkondisi rusak. “Kami (Dinas Bina Marga Provinsi Jabar) memastikan selambatnya 2013, tidak ada lagi jalan provinsi yang berkondisi rusak,” terangnya.
Guntoro mengatakan, saat ini, secara keseluruhan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar berkondisi mantap. “Saat ini, tingkat kemantapannya mencapai 95,03 persen,” terangnya.
Ia menjelaskan, hal itu merupakan hasil dari akselerasi pembangunan infrastruktur sejak 2009. “Pada 2009, Pemprov Jabar memperbaiki jalan sepanjang 226,14 kilometer. Perbaikan jalan itu terbagi pada kegiatan rehabilitasi jalan 153,3 kilometer dan peningkatan jalan 72,79 kilometer,” jelasnya.
Pada 2010, total jalan yang diperbaiki mencapai 3 lanjutnya, 42 kilometer perbaikan jalan itu terbagi pada kegiatan rehabilitasi 142,94 kilometer dan peningkatan 199,06 kilometer. “Untuk 2011 telah dibangun jalan baru sepanjang 7,9 kilometer, peningkatan jalan sepanjang 367,57 kilometer, pergantian jembatan sepanjang 485,9 meter, rehabilitasi jalan sepanjang 505 kilometer, dan rehabilitasi jembatan sepanjang 2.226,5 meter,” terangnya.
Menurutnya, pencapaian itu melebihi target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar 2008-2013. “Dalam RPJMD, target kemantapan jalan pada akhir 2011 hanya 93 persen. Lebih cepat, tentu lebih baik. Itu semua karena dorongan pak gubernur,” ujar Guntoro.
Pihaknya menargetkan, hingga akhir 2012 nanti, tingkat kemantapan jalan provinsi minimal 97 persen. Dengan demikian, selambatnya pertengahan 2013, seluruh jalan provinsi berkondisi mantap.
Terpisah, Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara, mengatakan, jalan merupakan urat nadi ekonomi. Dengan begitu, DPRD Jabar berkomitmen sangat serius mengawal proses pembangunan infrastruktur yang dijalankan Pemprov Jabar.
Irfan menjelaskan, proses pembangunan infrastuktur yang dilakukan Pemprov Jabar relatif berhasil. “DPRD Jabar akan terus mendorong Pemprov Jabar agar segera memuluskan seluruh jalan di Jabar,” papar Irfan.
Menurutnya, saat ini masih ada jalan provinsi yang belum diperbaiki. Karena itu, DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar segera memperbaikinya. Ia juga mengingatkan agar Dinas Bina Marga Jabar melakukan proses pemeliharaan dengan maksimal
Jabar Tujuan Terbaik Investasi se- Indonesia
Pemerintah Pusat menetapkan Jawa Barat sebagai provinsi terbaik untuk daerah tujuan investasi. Atas prestasi ini, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap semua pihak menjaga dan mengembangkan iklim usaha yang terbina.
Heryawan menegaskan hal itu dalam sambutan peresmian PT Prokat Indonesia di Parung, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jabar, belum lama ini. PT Prokat sendiri merupakan produsen busa kasur untuk jenis spring bed. Heryawan merinci, predikat bidang investasi kembali diraih Jabar pada 2012. Pemerintah menetapkan tujuh provinsi sebagai daerah tujuan invstasi terbaik.
“Jawa Barat ditetapkan terbaik di antara ketujuh provinsi karena mampu menyerap investasi dunia usaha terbesar di banding daerah lain,” tandasnya di hadapan manajemen PT Prokat, dalam rilisnya, kemarin. Menurut data Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jabar, nilai investasi 2012 di provinsi ini mencapai Rp 52,68 triliun. Setahun sebelumnya Rp 48,75 triliun.
Untuk menjaga iklim investasi yang baik tersebut, Heryawan berharap agar aparat terkait dan masyarakat senantiasa membangun rasa aman di kalangan pelaku dunia usaha. Di Pemprov Jabar, lanjut dia, proses perizinan ditetapkan maksimal delapan hari kerja harus rampung. Hanya perizinan yang menyangkut tata ruang yang biasanya lebih delapan hari kerja prosesnya. Sehingga cukup memudahkan bagi kalangan dunia usaha.
“Pengusaha pada dasarnya hanya menuntut dua hal, yakni rasa aman dan kepastian hukum,” tandasnya. Pada kesempatan yang sama, Heryawan mengimbau pengusaha dan kalangan pekerja agar membangun hubungan yang harmonis. Pasalnya, keduanya tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. “Bila penyelesaiannya mengedepankan musyawarah, maka hasil akhir akan lebih baik dibanding menempuh tindak anarkis,” katanya. (adv)
