harapanrakyat.com,- Walikota Banjar, Jawa Barat, Sudarsono, menanggapi program wajib militer yang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usulkan untuk penanganan kenakalan remaja. Hal tersebut Sudarsono sampaikan, usai menghadiri Coffee Morning dengan Forkopimda dan membahas terkait keamanan, kondusifitas, sosial, dan kenakalan remaja, Selasa (29/4/2025).
Baca Juga: Upaya SMKN 3 Kota Banjar Cegah Kenakalan Remaja dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika
Wali Kota mengatakan, bahwa untuk mengatasi kenakalan remaja seperti yang terlibat tawuran, sering mabuk, dan melawan orang tua, akan menerapkan program wajib militer. Namun, selain akan berkolaborasi dengan TNI dan Polri, pihaknya juga saat ini masih menunggu peraturan gubernur terkait teknis program tersebut.
“Iya, di Kota Banjar kondisinya sama seperti yang gubernur rencanakan. Jadi kita menunggu dulu Pergubnya,” kata Sudarsono, Selasa (29/4/2025).
Ia menjelaskan, nantinya untuk penanganan kenakalan remaja, mereka akan ditempatkan di batalyon ataupun tempat lainnya. Penempatan anak-anak yang akan mengikuti program tersebut, sesuai dengan kesepakatan sekolah dan orang tua.
“Karena memang nanti akan ada penempatan anak-anak nakal, misalnya di batalyon atau Kodim, tapi memang terkendala masalah anggaran. Nanti kita berupaya, agar di satu sisi bisa terlaksana dan anggaran pun aman,” jelasnya.
Terpisah, Kapolres Banjar AKBP, Tyas Puji Rahadi mengatakan, terkait penanganan kenakalan remaja, pihaknya berharap agar orang tua dapat lebih memperhatikan pergaulan anaknya.
“Jadi untuk mencegah dampak buruk dari pergaulan bebas, mulai dari lingkup keluarga,” katanya.
Baca Juga: FP3 Kota Banjar Sayangkan Maraknya Kenakalan Remaja yang Terjadi Beberapa Hari Terakhir
Menurutnya, perkembangan teknologi yang tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga bisa menimbulkan dampak negatif terutama di kalangan remaja.
“Jadi kami imbau para orang tua lebih mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya. Apalagi saat ini dengan kemajuan teknologi, mereka bisa mencontoh apa saja yang dilihat di media sosial,” pungkasnya. (Sandi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
