harapanrakyat.com – Adanya alih fungsi lahan hutan hutan termasuk lahan perkebunan menjadi eksisting lain yang mencuat belakangan ini, menjadi sorotan DPRD Jawa Barat. Tidak sedikit, akibat alih fungsi lahan tersebut, menyebabkan dampak bencana bagi daerah yang berada di wilayah hilir kawasan hutan tersebut.
Baca Juga : Sempat Tertunda, DPRD Jawa Barat Ingin Dedi Mulyadi Teruskan Pembangunan Empat Stadion
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono membahas permohonan data kerja sama koperasi pemanfaatan hutan untuk fungsi lainnya. Hal itu mengemuka ketika Ono menghadiri rapat kerja dengan Perhutani Unit III Jabar dan Banten, belum lama ini.
Ono menyinggung bencana banjir yang kerap terjadi karena alih fungsi lahan akibat mengubah kawasan perkebunan dan hutan menjadi lahan industri. Ono memastikan, Pemprov Jawa Barat tidak menemukan pelanggaran terhadap Perhutani.
“Hasil dari diskusi itu memastikan, pihak KDM tidak menemukan pelanggaran oleh Perhutani. Semoga tidak ada penyegelan karena Perhutani telah mengelola kawasan hutan dengan baik,” ucap Ono dalam keterangan resminya, Jumat (11/4/2025).
Namun demikian, Ono Surono menyampaikan apresiasi atas diskusi bersama Perhutani Jawa Barat dan Banten itu. Namun, lanjut ia, masih ada sejumlah evaluasi yang masih menjadi perhatian di Jawa Barat.
“Alhamdulillah kami telah berdiskusi berbagai hal. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian terkait pengelolaan kawasan lahan hutan. Hal ini berdasarkan lingkungan, pangan, dan ekonomi,” kata Ono.
Baca Juga : Gelar Reses di Ciparay, Anggota DPRD Jawa Barat Ini Tampung Berbagai Aspirasi Masyarakat
Susun Rencana Pembangunan Kawasan Lahan Hutan, Pemprov Jawa Barat Buka Keran Kolaborasi
Ia menjelaskan, akan ada kolaborasi strategis jangka panjang antara Pemprov Jawa Barat dan Perhutani Unit III Jabar dan Banten untuk menyusun rencana pembangunan kawasan lahan hutan.
“Akan ada kolaborasi. Rencana tersebut akan kita integrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat. Selain itu harus ada penyelarasan dengan revisi Perda RTRW. Sehingga, Perhutani dapat mengelola lahan hutan dengan tiga basis utama, yaitu, lingkungan, pangan dan ekonomi,” katanya.
Tidak hanya itu, Ono juga menggelar rapat kerja bersama PTPN I Regional II Jawa Barat. Turut pula hadir Region Head PTPN I Region II Jawa Barat, Dasmanto. Rapat kerja itu membahas mengenai pembahasan permohonan data perkebunan untuk fungsi lainnya. (Ecep/R13/HR Online)
