harapanrakyat.com,- Menjelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada 19 April 2025 mendatang, pengamat politik meminta KPU lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Hal itu bukan tanpa alasan, sebab masih banyak warga yang belum tahu soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi kemenangan pasangan Ade Sugianto pada Pilkada 2024 lalu, terutama dari kalangan lansia.
Maenah, salah satu warga mengaku belum tahu jika akan ada pencoblosan ulang. Sebab yang ia tahu pencoblosan sudah berlangsung beberapa bulan lalu.
“Belum tahu nyolok lagi bupati. Kan udah tahun kemarin, kok nyoblos lagi yah? tapi ya sudah kalau nyoblos lagi. Tapi naha kunaon Pilkada lagi geuning,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Akademisi Maulana Jannah mendorong agar KPU menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, ia meminta agar tidak sebatas seremonial saja, namun perlu sampai ke pelosok-pelosok daerah di Tasikmalaya.
Kendati begitu, kata Mulana, ia meminta KPU bisa menggunakan anggaran PSU yang terbatas itu secara efisien.
“Jadi, kegiatan yang bersifat seremonial harusnya ditiadakan, tapi lebih fokus pada target dari PSU itu sendiri,” ungkapnya, Senin (10/3/25).
Contoh kegiatan seremonial, kata Maulana, seperti halnya debat publik maupun kegiatan lain yang tidak ada urgensinya.
“Itu tidak perlu, karena paslon sudah tentu visi dan misinya sama. Akan tetapi jika itu wajib, maka harus mempertimbangkan efisiensi,” pungkasnya.
Ketua KPU Tasikmalaya Ami Imron Tamami mengungkapkan, anggaran untuk PSU terbatas. Karena itu, rapat-rapat persiapan PSU ini pihaknya lakukan secara daring menggunakan zoom.
Kemudian untuk debat kandidat misalnya, kata Ami, dengan mengurangi pendukung yang masuk dan tidak berlangsung di hotel. Bahkan penyiarannya bisa melalui YouTube, bukan melalui media televisi.
“Karena terbatas, kita harus bisa memaksimalkan yang ada agar PSU ini bisa berlangsung sesuai aturan,” katanya.
Ami menambahkan, pelaksanaan PSU ini anggarannya di kisaran Rp 50 hingga Rp 55 miliar dan akan berlangsung pada 19 April 2025 mendatang. (Apip/R6/HR-Online)