harapanrakyat.com – Warga dari tiga desa di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang terdampak pembangunan Tol Cisumdawu, menggelar aksi menerobos jalan tol tuntut pembayaran ganti rugi lahan, Rabu (26/2/2025). Tiga desa itu yakni Desa Sirnamulya, Mulyasari, dan Girimukti.
Aksi ini sempat memanas dan berujung saling dorong antara massa dengan petugas keamanan gabungan. Massa mayoritas terdiri dari kalangan orang tua, termasuk ibu-ibu.
Pantauan di lapangan, aksi dimulai di Kilometer (KM) 178 Dusun Binong, Desa Sirnamulya, dengan membentangkan spanduk berisi tuntutan dari warga. Massa berusaha memasuki badan jalan tol, namun segera dihadang oleh petugas gabungan yang terdiri dari TNI/Polri dan Satpol PP.
Meskipun sempat ada beberapa warga yang berhasil menerobos dan menutup ruas tol arah Bandung, petugas berhasil mendesak mereka kembali ke bahu jalan. Demonstrasi kemudian dilanjutkan di lokasi tersebut.
Dede Rohana, warga Desa Mulyasari menjelaskan, terdapat 19 rumah dan area persawahan yang terpengaruh pembangunan tol. Warga berharap pemerintah segera membebaskan lahan mereka, mengingat kondisi rumah yang rusak dan juga tanah persawahan yang tidak bisa lagi ditanami akibat longsor.
“Kita berharap bisa dibebaskan karena sawah yang dulunya bisa panen tiga kali setahun, sekarang sudah tidak bisa lagi,” ungkap Dede.
Dede menyebut sudah ada pertemuan sebelumnya antara warga dan pihak terkait. Namun hingga kini tidak ada kejelasan mengenai tindak lanjut pembebasan lahan.
Baca Juga: Pedagang Oleh-Oleh di Cadas Pangeran Sumedang Sepi Pembeli saat Nataru, Gegara Tol Cisumdawu?
“Pernah dijanjikan penetapan lokasi (penlok) setelah Lebaran tahun lalu, tapi sampai sekarang belum ada kabar,” katanya.
Aksi demo ini juga merupakan bentuk keputusasaan warga yang merasa sudah muak dengan ketidakjelasan terkait ganti rugi.
“Ini bukan pertama kalinya kami demo, sudah banyak pertemuan dengan BPN dan pihak CKJT, tapi hasilnya nihil,” ungkapan.
Kendala Ganti Rugi Lahan Tol Cisumdawu
Setelah beberapa jam berunjuk rasa, perwakilan dari CKJT dan PPK lahan Tol Cisumdawu akhirnya menemui massa. Penanggung jawab lapangan PPK Lahan Tol Cisumdawu, Wawan Eka Prasetya, menjelaskan kendala dalam pembebasan lahan terletak pada masalah administrasi.
Ia menambahkan meskipun penetapan lokasi (penlok) sudah diterbitkan pada 8 Mei 2024, proses pendelegasian dari BPN Kanwil masih dalam tahap kelengkapan berkas.
“Kami akan lengkapi berkas-berkas ini dalam minggu ini. Supaya surat pendelegasian bisa segera disampaikan ke BPN Sumedang,” ungkap Eka.
Sementara itu Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono menyatakan meskipun aksi berlangsung di jalan Tol Cisumdawu, arus lalu lintas tetap lancar. Polisi bersama TNI dan Pemda Sumedang memastikan aksi warga tidak mengganggu ketertiban umum.
“Kami bersama TNI serta satuan pengamanan dari Pemda Sumedang memfasilitasi supaya warga melaksanakan niatnya berunjuk rasa menuntut haknya tapi juga tidak mengganggu ketertiban umum,” kata Joko.
Setelah sekitar 4 jam berunjuk rasa, massa akhirnya membubarkan diri pada pukul 12.10 WIB dengan tertib. Warga berharap aksi mereka kali ini mendapat perhatian dari pemerintahan baru, baik dari tingkat bupati, gubernur, hingga presiden, agar proses pembayaran ganti rugi lahan tol segera direalisasikan. (Aang/R9/HR-Online/Editor/Dadang)
.){kind=link}