harapanrakyat.com,- Massa dari Serikat Petani Pasundan (SPP) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (5/2/2025).
Aksi tersebut diduga dipicu karena dugaan pengrusakan oleh sekelompok orang tidak dikenal terhadap fasilitas sarana yang akan dijadikan tempat ibadah, sehingga hal itu memicu kemarahan dari para petani.
Baca Juga: Pemkot Banjar Berencana akan Revitalisasi Alun-alun hingga Masjid Agung
Seperti diketahui, lokasi yang akan dibangun fasilitas sarana tempat ibadah tersebut berada di blok Mandalare eks PTPN Batulawang, tepatnya di Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman.
Dewan Suro SPP/Koordinator KPA Wilayah Jawa Barat, Yani Sri Mulyani mengatakan, peristiwa itu berawal pada Senin (3/2/2025), ketika ibu-ibu petani secara swadaya akan mendirikan fasilitas tempat ibadah. Saat itu ibu-ibu petani malah mendapat intimidasi serta lontaran kata-kata tidak pantas dari sejumlah orang tidak dikenal.
“Itu merupakan suatu bentuk pelecehan dan penghinaan karena itu tidak pantas. Ibu-ibu membangun itu untuk tempat beribadah,” kata Yani Sri Mulyani.
Menurutnya, yang namanya tanah milik negara siapapun boleh mengelola, dan memanfaatkan untuk sumber kehidupan khususnya petani.
“Musuh kami bukan pejabat dan aparat, tapi mendorong untuk melakukan penindakan dan mengutuk keras perlakuan tidak pantas yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal,” terangnya.
Ia menjelaskan, rencananya pembangunan fasilitas ibadah tersebut akan digunakan para petani untuk beristirahat dan beribadah.
“Karena tempat tersebut dibangun untuk beristirahat dan masuk waktu dzuhur mereka bisa beribadah di situ. Lokasinya kurang lebih 400 meter dengan warga sekitar jadi siapapun bisa beribadah,” jelasnya.
Aksi unjuk rasa tersebut diterima secara langsung oleh jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.
Tanggapan Ketua DPRD Kota Banjar atas Unjuk Rasa Petani
Terpisah, Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramadhan Kalyubi mengatakan, pihaknya menerima dan akan membantu apa yang menjadi permasalahan para petani.
“Kami dari DPRD dan Forkopimda hadir di sini siap untuk membantu sahabat dari SPP,” katanya.
Dalam aksi itu, massa menuntut untuk dibuatkan serikat dan melakukan koordinasi dengan pihak PTPN Batulawang.
“Tuntutannya dibuat serikat untuk melakukan koordinasi dengan pihak PTPN,” paparnya.
Selain itu, komisi 2 DPRD Kota Banjar, juga akan turun ke lokasi untuk mencari fakta sebenarnya di lapangan.
“Nanti akan dilihat ke lokasi, karena sekarang di police line. Setelah semuanya selesai, komisi dua akan turun ke lokasi untuk mencari fakta di lapangan,” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
 melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (5/2/2025).){kind=link}