Wacana perombakan kabinet atau reshuffle dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Karim Suryadi, menilai dinamika ini mencerminkan kegelisahan Presiden terhadap kinerja menteri-menterinya.
Menurut Prof Karim, meskipun Presiden Prabowo tidak secara terbuka mengkritik dan mewacanakan perombakan kabinet, indikasi keresahan sudah tampak jelas.
“Presiden tidak pernah menyalahkan menterinya di hadapan publik, tetapi tanda-tanda ketidakpuasan sangat terasa,” ujarnya, Jumat (7/2/2025).
Evaluasi terhadap kinerja menteri dinilai sebagai faktor utama dalam wacana perombakan kabinet.
Prof Karim menilai beberapa kebijakan justru memicu kegaduhan daripada memberikan manfaat nyata bagi rakyat. “Misalnya, masalah pemagaran laut yang berkepanjangan tanpa solusi jelas, kasus penembakan WNI di Malaysia, hingga kelangkaan gas melon,” jelasnya.
Situasi ini, menurut Prof Karim, menambah urgensi bagi Presiden untuk segera bertindak.
Selain itu, perombakan kabinet juga memang perlu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo.
“Jika pemerintah lambat memenuhi janji dan harapan masyarakat, maka kepercayaan akan terkikis. Ini bukan kabar baik bagi stabilitas pemerintahan,” tambah Prof Karim.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan peringatan kepada jajaran menteri serta kepala lembaga pemerintah. Ia menegaskan bahwa mereka yang tidak bekerja dengan baik akan diganti.
“Rakyat ingin pemerintah yang bersih dan bekerja dengan benar. Saya hanya mengutamakan kepentingan bangsa. Siapa pun yang tidak sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, akan saya singkirkan,” tegas Prabowo dalam acara peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana reshuffle. “Hah…. Reshuffle apa? Belum ada itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Wacana perombakan kabinet ini terus berkembang, sementara publik menantikan langkah konkret Presiden RI Prabowo dalam meningkatkan efektivitas pemerintahannya. (Feri Kartono/R6/HR-Online)
