Legislator PKB Jawa Barat H. Maulana Yusuf Erwinsyah soroti Disdik Provinsi Jabar terkait kebijakan pembebasan ijazah kepada siswa yang telah lulus di tingkat SMA dan sederajat.
Isu ini muncul setelah adanya kegelisahan masyarakat terkait adanya praktik sekolah yang melakukan penahanan ijazah lantaran adanya tunggakan biaya.
Menurut Maulana, kebijakan tersebut seolah-olah tampaknya mulia serta berpihak pada masyarakat. Namun, ia mengajak untuk berpikir lebih dalam. Justru dengan kebijakan tersebut malah menimbulkan ketidakadilan yang baru, terutama untuk sekolah swasta.
Selain itu, kebijakan yang seolah-olah pro rakyat ini tidak mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.
“Apakah ini memang salah satu solusi cepat pemerintah dalam menangani ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya sekolah. Namun pertanyaannya adalah, apakah ini bisa memutus kewajiban orang tua dalam urusan finansial tanpa adanya solusi struktural yang benar-benar menjadi sebuah jawaban?,” katanya, Senin (3/2/25).
Maulana menambahkan, kebijakan pemerintah yang menghapus masalah kewajiban administratif tanpa perhitungan bagaimana lembaga pendidikan bertahan, justru bisa muncul ketimpangan baru.
Bahkan, sekolah bisa berpotensi kehilangan pendapatan guna meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri.
“Dari ini, akhirnya siapa yang rugi? tentu saja siswa itu sendiri,” tegasnya.
Ketidakjelasan Data dalam Pembebasan Ijazah
Menurutnya, dalam persoalan ini ada yang luput dari kebijakan tersebut, yakni keakuratan data mereka yang benar-benar tidak mampu dan data mereka yang mampu, akan tetapi malas membayar kewajibannya.
Padahal, di dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah swasta terdapat hak para tenaga pendidik. Seperti halnya honorer serta tenaga kependidikan yang mana mereka mengandalkan dari iuran peserta didik.
Meskipun ada bantuan, namun sering tidak cukup untuk menutupi kebutuhan operasional. Sehingga, jika bukan dari sana, dari mana lagi pendapatannya.
Selain menjadi sorotan banyak pihak, sekolah swasta pun menjadi sasaran kemarahan dari publik lantaran menahan ijazah.
“Jika sekolah negeri masih mending karena memang ada dukungan anggaran. Sedangkan swasta berbeda, yang mana mereka mengandalkan dari biaya pendidikan, terutama dari peserta didik. Jangan sampai mereka juga menjadi korban karena kebijakan yang populis tapi tidak mempertimbangkan realita di lapangan,” jelasnya.
Apalagi, sambungnya, dari data laporan SMK se-Jabar, total uang yang menunggak dari 14 SMK di Jabar mencapai Rp 722 miliar. Itu baru dari SMK yang belum secara keseluruhan dan belum ke SMA.
Lalu, kata Maulana, bagaimana menutup anggaran sebesar itu? pihaknya sangat bersyukur jika Pemprov Jabar mau menanggungnya. Namun, yang menjadi kontradiktif adalah saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
Pihaknya pun merasa ironis terhadap opsi yang diberikan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi untuk menjawab keresahan sekolah swasta.
Solusi tersebut adalah tetap menyalurkan bantuan ke sekolah melalui program Bantuan Pendidikan Umum Universal (BPMU) seperti sebelumnya yang sudah berjalan. Kemudian menghentikan bantuan untuk sekolah dan mengalihkan ke beasiswa khusus mereka yang masuk kategori miskin.
Melihat kedua opsi itu, pihaknya menilai justru menjadi sebuah ancaman tersembunyi dan menjadi pilihan yang sulit untuk sekolah swasta.
Apalagi, sesuai data jika biaya program BPMU di Jabar untuk tiap siswa menurun. Di tahun 2022, tiap siswa mendapatkan Rp 700 ribu per tahunnya. Sedangkan di tahun 2023 serta 2024 mendapatkan Rp 600 ribu.
Solusi Polemik Pembebasan Ijazah
Permasalahan ini, menurutnya bukan berarti harus diabaikan. Namun ada solusi yang lebih bijak, seperti dengan menaikkan biaya BPMU tiap siswa, terutama bagi sekolah swasta yang memang bergantung dari dukungan itu untuk menjalankan operasionalnya.
Kemudian, kata Maulana, pemerintah dapat memperkuat skema dari program beasiswa, yakni dengan memperbanyak kuota bagi mereka yang kurang mampu atau berprestasi.
Selain itu, lembaga pendidikan perlu mendapatkan ruang kebijakan yang lebih fleksibel, seperti untuk menerapkan cicilan yang ringan tanpa harus menghapus semua total kewajiban siswa.
Dengan solusi demikian, maka prinsip-prinsip keadilan bisa tetap terjaga, serta dunia pendidikan bisa tetap berjalan dengan sehat.
“Karena itu, saya mengajak untuk berhenti mengejar popularitas kebijakan. Saatnya kita untuk berpikir jernih demi masa depan pendidikan yang tentunya lebih baik,” pungkasnya. (Muhafid/R6/HR-Online)
