harapanrakyat.com,- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, pemangkasan anggaran 2025 di Kementerian PU tidak menyebabkan pemutusan kerja massal.
Dengan tegas, Dody menampik rumor yang menyebutkan bahwa 18.000 karyawan dirumahkan akibat kebijakan pemangkasan anggaran dalam rangka efisiensi di Kementerian PU.
Menurut Dody, kabar tersebut kemungkinan muncul karena beberapa tenaga kerja telah menyelesaikan kontrak mereka. Hingga saat ini, pemerintah belum memperbarui kontrak baru bagi mereka.
Baca Juga: Pemisahan Kementerian PUPR, Mungkinkah Wujudkan Perumahan Rakyat yang Lebih Efektif?
“Itu hanya kontrak yang sudah berakhir. Sedangkan kontrak baru belum dibuat,” ujar Dody usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Soal Pemangkasan Anggaran 2025 Kementerian PU
Lanjutnya menjelaskan, Kementerian PU belum bisa menerbitkan kontrak baru karena anggaran masih dalam proses peninjauan ulang. Hingga kini, pemerintah terus berkoordinasi agar kejelasan terkait anggaran segera diperoleh.
“Kami masih menunggu hasil evaluasi anggaran. Setelah semuanya selesai, kami akan melanjutkan kontrak secepatnya,” jelas Dody.
Sebelumnya, isu mengenai 18.000 karyawan yang kehilangan pekerjaan ramai diperbincangkan di media sosial.
Sebuah unggahan akun X @raffimulyaa pada Selasa (11/2/2025) menyebutkan, pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar Rp 81 triliun menyebabkan banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaan.
Baca Juga: Jalan Nasional di Pangandaran Ambles dan Retak, Ini Tindakan Kementerian PUPR
Sebagai catatan, Kementerian PU mengalami pengurangan anggaran dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun untuk tahun 2025. Dody menegaskan bahwa kementeriannya akan tetap berupaya menjalankan program pembangunan meskipun terjadi efisiensi.
“Per hari ini, pagu DIPA Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp 29,57 triliun,” kata Dody.
Pemerintah berharap anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Meskipun ada pemangkasan anggaran 2025 di Kementerian PU, Dody memastikan prioritas pembangunan tetap berjalan dan tenaga kerja tetap menjadi perhatian utama. (Feri/R3/HR-Online/Editor: Eva)
