harapanrakyat.com,- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan, pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlangsung sesuai rencana. Meskipun muncul isu pemblokiran anggaran, target penyelesaian proyek ini tetap pada tahun 2028.
Menurutnya, proyek pembangunan IKN masih berjalan sesuai tahapan yang telah pemerintah tetapkan. Pemerintah terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terus memastikan agar pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak terhambat oleh isu anggaran.
Baca Juga: Ekonom Paramadina Ingatkan Risiko Pembangunan IKN Jika Tetap Dipaksakan
Bahlil menjelaskan, bahwa strategi penyelesaian pembangunan IKN menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hingga kini, kementerian terkait terus menjalankan proses pembangunan sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya.
“Strategi penyelesaiannya bagaimana, itu kewenangan Kementerian PU,” ujar Bahlil, Sabtu (8/2/2025).
Namun, Bahlil tidak ingin memberikan komentar lebih dalam terkait mekanisme anggaran dan teknis pembangunan IKN. Ia menilai, bahwa tidak semua ketua umum partai politik memahami detail pembangunan IKN. Sehingga informasi tersebut lebih tepat dijelaskan oleh kementerian yang berwenang.
Sebelumnya, Kementerian PU menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan IKN tidak berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah.
Baca Juga: Prabowo Bakal Rampungkan Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam 4 Tahun
Ia menyatakan, bahwa pemblokiran tersebut merupakan prosedur rutin yang berjalan di awal tahun anggaran. Selain itu, dana yang Kementerian Keuangan blokir tidak termasuk dalam biaya operasional, sehingga tidak akan mengganggu kelangsungan proyek pembangunan IKN.
Dalam konteks ini, pemerintah termasuk Ketum Golkar Bahlil tetap optimis, pemindahan ibu kota ke IKN akan terwujud pada 2028. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah berharap proyek IKN dapat berjalan sesuai jadwal dan membawa perubahan besar bagi pemerintahan Indonesia. (Feri Kartono/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
 berlangsung sesuai rencana.){kind=link}