harapanrakyat.com,- Anggota Komisi A DPRD Ciamis, Jawa Barat, Mohamad Ijudin, mengapresiasi peternakan kambing modern yang Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Medal Cahya kembangkan. Apresiasi tersebut Ijudin sampaikan saat reses di Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Rabu (19/2/2025).
“Secara pribadi saya sangat mengapresiasi kepada Pokdarwis Medal Cahya. Pokdarwis ini bisa membuat terobosan untuk mendukung ketahanan pangan yang sedang dimasifkan oleh pemerintah,” katanya saat berkunjung langsung ke kandang peternakan kambing.
Lanjutnya mengatakan, bahwa pembangunan harus diorientasikan pada pembangunan 4 sektor ekonomi kerakyatan. Menurut Ijudin, sektor ekonomi kerakyatan ini berfokus kepada sektor sumber-sumber kehidupan rakyat di Indonesia, khususnya sumber kehidupan masyarakat di Ciamis.
Baca Juga: Anggota DPRD Ciamis Apresiasi Sekolah yang Terapkan Perda KTR
Keempat sektor ekonomi kerakyatan itu, pertama adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian kedua sektor industri/UMKM. Ketiga, sektor perdagangan, dan keempat sektor wirausaha digital yaitu sektor ekonomi kreatif berbasis teknologi digital.
“Nah Pokdarwis ini masuk di kategori 1 yaitu peternakan. Sektor ini jelas harus digeluti dan disiasati. Jadi, bagaimana peternakan ini bisa lebih maju, serta mendapatkan keuntungan yang besar demi peningkatan ekonomi,” kata Anggota Komisi A DPRD Ciamis.
Ijudin berharap, kedepannya 4 sektor ekonomi kerakyatan ini bisa lebih difokuskan, agar menjadi primadona dan trend ekonomi, termasuk bagi kalangan generasi digital.
“Jika demikian swasembada pangan akan segera terwujud. Maka dari itu, kami mendukung penuh bagi Bumdes dan kelompok-kelompok usaha yang berfokus pada empat sektor ekonomi kerakyatan,” ucapnya.
Anggota Komisi A DPRD Ciamis Soroti Desa di Wilayah Ciamis Selatan
Pada kesempatan reses, Ijudin juga menyoroti kinerja pemerintahan desa yang dipandang perlu adanya pembinaan yang lebih signifikan. Hal itu karena menurutnya, di Ciamis saat ini kepala desa masih berperilaku seenaknya, sehingga riskan terjadinya masalah kasus hukum.
“Kebetulan saya ini di Komisi A yang membidangi salah satunya adalah pemerintahan,” katanya.
Menurutnya, saat ini sangat perlu adanya langkah konkret untuk memberikan edukasi kepada seluruh kepala desa. Sebab, saat ini beberapa kasus muncul terkait konflik antara pemerintah desa dengan masyarakat.
“Seperti halnya di wilayah Kecamatan Banjarsari, Banjaranyar, dan Pamarican. Belum lama ini di kecamatan tersebut terjadi pergerakan masa yang menyoroti kinerja pemerintahan desa,” ujar Anggota Komisi A DPRD Ciamis.
Menurut Ijudin, kasus seperti itu bisa terjadi ketika pemerintahan desa sekonyong-konyong melakukan kesalahan dalam kebijakannya. Sehingga memicu terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Oleh karena itu, kata Ijudin, yang perlu segera dibenahi saat ini adalah permasalah yang ada di internal desa. Sebab, terkadang sering munculnya konflik karena terjadi dari dalam. Kemudian konflik tersebut meletus keluar dan muncul isu di masyarakat.
“Sehingga menjadi sebuah temuan. Bahkan tak jarang kebijakan kepala desa yang salah, dan akhirnya menimbulkan kerugian di masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Komisi B DPRD Antisipasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Ciamis
Untuk itu, sambungnya, anggota Komisi A DPRD Ciamis saat ini tengah melakukan safari ke tiap kecamatan. Tujuannya, untuk memberikan edukasi kepada seluruh kepala desa, agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan anggaran.
“Jangan sampai dengan banyaknya anggaran yang turun langsung ke desa malah menjadi petaka. Karena tidak hati-hatinya dalam melaksanakan program, dan lupa akan segalanya, sehingga menggunakan anggaran bukan dalam peruntukannya,” pungkasnya. (Suherman/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
