harapanrakyat.com,- Para petani di Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat singgung pemerintah terkait program ketahanan dan kedaulatan pangan. Sebab, hal itu tidak selaras dengan yang ada di lapangan.
Hal itu terungkap saat puluhan warga memperbaiki akses jalan pertanian di perbatasan Desa Baregbeg, Kalapasawit dan Sukanagara yang kondisinya rusak sejak beberapa tahun lalu.
Miftah, petani muda dari Komunitas Lare Terbis mengatakan, ia merespon adanya program pemerintah yang salah satunya fokus terhadap program ketahanan dan kedaulatan pangan di era Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, sebelum membicarakan kedaulatan pangan perlu adanya perhatian pemerintah terhadap penunjangnya, salah satunya infrastruktur jalan di bidang pertanian.
“Sebelum adanya program itu, petani tanpa ada yang menyuruh sudah pergi ke sawah dengan sendirinya. Hanya saja, selama ini yang petani butuhkan adalah akses jalan yang layak seperti di kita ini,” ucapnya, Minggu (12/1/25).
Sorotan Petani Terkait Program Kedaulatan Pangan
Para petani, kata Miftah, hampir setiap hari ke sawah terganggu produktivitasnya lantara akses jalannya rusak. Sehingga, mereka harus lebih ekstra lagi untuk berangkat ke sawah.
“Itu baru urusan berangkat ke sawah saja sudah terganggu, apalagi urusan lainnya model pupuk, perairan dan masalah lain. Minimalnya, kalau jalan bagus kita tidak malas pergi ke sawah, bisa lebih cepat dan banyak manfaat lainnya,” imbuhnya.
Dengan kondisi seperti itu, ia bersama pemuda dan petani tergerak untuk memulai mewujudkan harapan petani, yakni perbaikan jalan secara swadaya tanpa campur tangan pemerintah.
Harapannya, setelah itu banyak pihak yang lebih peduli terhadap para petani, agar kedaulatan pangan bisa benar-benar terwujud.
“Syukur Pak Prabowo datang ke sini. Jangan ngobrol kedaulatan pangan kalau infrastrukturnya seperti ini,” katanya.
Hobir, petani lainnya juga mengatakan hal serupa. Ia mengharapkan agar pemerintah mulai dari desa, kecamatan, daerah hingga pusat memperhatikan nasib petani agar bisa lebih mandiri serta beraktivitas lebih mudah.
Bahkan, kata Hobir, pemerintah saat ini yang sedang menggencarkan program makan bergizi gratis, justru kontras dengan kondisi para petani yang kerepotan urusan akses jalan.
“Ada program makan gratis, lah di sini kan salah satu sumber daya utamanya. Lakbok itu lumbung padi, tapi jalannya begini,” katanya.
Karena itu, ia harap pemerintah dapat memperhatikan infrastruktur jalan, terutama yang masuk ke areal persawahan.
“Mohon pertimbangannya kepada pemerintah supaya bisa melihat langsung kondisi kita di lapangan,” pungkasnya. (Muhafid/R6/HR-Online)
