harapanrakyat.com,- Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maulana Yusuf Erwinsyah, merespons penyampaian analisis APBD Jawa Barat 2025 Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi beberapa hari lalu.
Menurut Maulana, apa yang diutarakan Dedi terkait sejumlah belanja yang tidak efisien dalam APBD memang sesuai dengan kenyataan.
“Banyak program pemerintah yang sifatnya mekanik atau copy-paste. Beberapa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) jarang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tahunan,” ujar Maulana kepada media, Senin (20/1/2025).
Temuan Beberapa Program Pemerintah Kurang Efektif
Maulana menilai, ada beberapa program pemerintah daerah dalam temuannya kurang efektif. Misalnya, kata dia, soal tingginya angka pengangguran lulusan SMK belum ada antisipasi dengan program yang memadai.
“Kita tahu pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMK, tetapi tidak ada program konkret untuk mengatasi hal itu,” ujarnya.
Selain itu, ia menyinggung masalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer yang tidak seimbang dengan kebutuhan.
“Ada bidang tertentu yang tidak punya formasi karena alasan jumlahnya sudah berlebih, sementara di sisi lain produksi guru bidang tersebut juga terus berjalan di perguruan tinggi tanpa kendali,” tambah Maulana.
Ia juga menyoroti program rehabilitasi sosial bagi pekerja seks komersial yang tidak realistis.
“Misalnya, pemerintah memberikan pelatihan kepada mereka di UPTD rehabilitasi prostitusi, lalu hanya mendapatkan Rp700 ribu untuk modal usaha. Mana cukup? Pendekatan ini perlu kita evaluasi agar benar-benar memberikan dampak nyata,” katanya.
Maulana juga menyarankan agar Dedi Mulyadi melibatkan legislatif, khususnya Komisi 5 DPRD Jawa Barat, dalam proses bedah anggaran pendidikan.
“Saya berharap jika Kang Dedi menyuruh tim transisi untuk menyiapkan kebutuhan anggaran pendidikan setelah pelantikan. Mereka juga mengajak komisi 5 untuk memberikan masukan dan pandangan,” tambahnya.
Maulana berharap, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, perencanaan anggaran di Jawa Barat dapat lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Transparansinya jangan hanya anggaran yang diefisienkan saja Pak, tetapi harus menyeluruh sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” tutupnya. (Muhafid/R6/HR-Online)
