harapanrakyat.com,- Puluhan pegawai non-ASN RSUD dr Soekardjo yang kena PHK kembali datangi gedung Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). Kedatangan mereka untuk beraudiensi terkait nasibnya pasca terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya langsung menerima puluhan pegawai non ASN tersebut.
Koordinator keamanan RSUD Kota Tasikmalaya, Acep Mamat mengatakan, bahwa kedatangannya ke DPRD untuk meminta keadilan terkait haknya pasca kena PHK.
“Katanya kami mau di-takeover ke Badan Usaha Jasa Pengamanan. Namun hingga saat ini, kami belum menandatangani, karena masih menuntut hak,” katanya usai beraudiensi Jumat (3/1/2025).
Baca Juga: Terkait PHK Puluhan Pegawai Non-ASN, DPRD Kota Tasikmalaya Panggil Pihak RSUD dr Soekardjo
Lanjutnya menambahkan, bahwa ia tidak akan menghalangi regulasi. Namun menurut Asep, ada kekeliruan sistem termasuk pemutusan hubungan kerja tersebut, khususnya hak pegawai tentu harus diberikan.
Oleh karena itu, ia pun minta dikaji ulang. Sebab menurutnya sudah cacat hukum karena tidak sesuai. Meskipun, katanya, pegawai keamanan RSUD Kota Tasikmalaya yang kena PHK akan di-takeover, namun hak selama mengabdi jangan sampai tidak diberikan.
“Saya jadi pegawai tidak tetap (PTT) sudah hampir 10 tahun. Bahkan rekan lain ada yang 17 tahun. Jadi jangan semena-mena. Jadi hak kami ya minimal satu kali gaji dikali masa kerja sesuai PP Nomor 5/2021 tolong diberikan,” tegasnya.
Bukan cuma itu saja, menurut Acep, ternyata ia dan rekan-rekan security lain sudah diperpanjang PTT hingga 2025. Namun sekarang ia dan puluhan pegawai RSUD Kota Tasikmalaya malah kena PHK massal.
Oleh karena itu, pihaknya pun meminta keadilan kepada pemerintah atau instansi terkait, dan ke Komisi I sebagai lembaga perwakilan rakyat.
“Saya sepaham dengan Ketua Komisi I untuk outsourcing ditunda dulu. Apalagi RSUD itu BLUD tidak haram untuk mengelola ini. Meskipun kami tidak outsourcing tetap PPT dulu sambil menunggu keputusan pemerintah pusat,” ucap Acep.
Ini Jawaban DPRD Kota Tasikmalaya Pasca Kedatangan Pegawai RSUD dr Soekardjo yang Kena PHK
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada mengatakan, bahwa pemerintah saat ini sedang memproses untuk mengkaji ulang adanya PHK. Termasuk juga alih daya pegawai keamanan di RSUD dr Soekardjo.
“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus serius,” harapnya usai menerima puluhan eks pegawai non-ASN RSUD Kota Tasikmalaya.
Lanjutnya menambahkan, Komisi I mendapatkan informasi bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah berkunjung ke BLUD RSUD dr Soekardjo. Kemenpan RB menyarankan untuk bukan di-PHK, namun kembali dipekerjakan.
“Hanya saja solusinya akan seperti apa? Ya itu mungkin teknis nantinya,” ujarnya.
Sementara terkait dengan tuntutan pegawai non-ASN RSUD dr Soekardjo yang kena PHK, intinya Komisi I terus memperjuangkan hak mereka. Meskipun puluhan pegawai tersebut tidak bekerja lagi di RSUD Kota Tasikmalaya, namun ada solusi untuk mempekerjakan kembali di tempat lain.
Baca Juga: Sudah Mengabdi Puluhan Tahun, RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya PHK Puluhan Pegawai Non-ASN
Sebab menurutnya, jika tidak segera ada jalan keluar, maka akan menambah angka pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Bahkan, dampaknya angka kriminalitas menjadi terbendung.
“Kita tahu mereka hanya sebatas untuk mencari sesuap nasi dan seteguk air. Namun semata-mata untuk mempertahankan hidup,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
.){kind=link}