harapanrakyat.com,- Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Jawa Barat, memastikan proses penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi tunjangan rumah dinas dan tunjangan transportasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar masih berjalan. Diketahui, Kejaksaan Negeri Banjar telah menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan pada 28 September 2024.
Kasus tersebut sempat menuai sorotan dari aktivis mahasiswa. Mereka meminta agar pihak Kejaksaan Negeri Banjar melakukan penanganan perkara tersebut secara transparan.
Kepala Kejaksaan Negeri Banjar Sri Haryanto melalui Kasi Intel Akhmad Fahri, mengatakan, pihak penyidik telah mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berkaitan dengan dugaan perkara tersebut. Pengambilan keterangan dari para saksi dilakukan terus secara maraton untuk mempercepat proses penyidikan.
Saat ini, pihaknya bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga tengah menghitung dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kota Banjar.
“Kurang lebih sebanyak 55 saksi telah kami periksa. Kami panggil untuk dimintai keterangan dalam perkara ini,” kata Akhmad Fahri melalui rilis keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Baca Juga: Akademisi Minta Usut Dugaan Korupsi Rumah Dinas DPRD Kota Banjar Harus Komprehensif dan Profesional
Ia mengajak kepada masyarakat untuk ikut serta mengawal serta menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, ia juga menegaskan, sebagai aparat penegak hukum Kejaksaan sangat berhati-hati dan tidak ingin gegabah. Kejaksaan juga tetap menjaga profesionalisme dalam menyelesaikan masalah hukum.
“Kami masih terus melakukan proses penanaman perkara ini dari mulai tingkat penyelidikan sampai sekarang ini masuk ke tahap penyidikan,” katany
Lebih lanjut ia mengatakan, penghitungan kerugian saat ini sedang ditangani oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Banjar.
Pihaknya berkomitmen untuk tetap transparan dalam menangani berbagai perkara. Termasuk dalam penanganan perkara tunjangan rumah dinas dan tunjangan transportasi anggota DPRD Kota Banjar.
“Tahapan demi tahapan akan kita sampaikan ke publik secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami mohon kepada semua pihak untuk menghormatinya proses hukum yang sedang berjalan ini,” ucapnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
