harapanrakyat.com,- Indonesia memulai perdagangan karbon internasional secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta pada Senin (20/1/2025). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, perdagangan karbon internasional ini mendukung target iklim yang tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
“Kami mendorong mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai langkah nyata mencapai target NDC Indonesia,” ujar Hanif.
Selain perdagangan karbon, Indonesia memanfaatkan pendanaan iklim berbasis kinerja. Pemerintah melalukan pendekatan ini melalui kolaborasi teknologi dengan mitra strategis.
Hanif juga memastikan bahwa pelaksanaan perdagangan karbon mengikuti aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur nilai ekonomi karbon demi pencapaian target NDC dan pengendalian emisi nasional.
Baca Juga: Pertamina Siap Beli Minyak Jelantah dari Masyarakat Lewat Program Green Movement UCO
SRN Dorong Keberhasilan Perdagangan Karbon
Untuk mendukung keberhasilan perdagangan karbon internasional ini, pemerintah telah memperkuat Sistem Registri Nasional (SRN). Sistem ini mencakup pengembangan infrastruktur dan instrumen, seperti Standar Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) serta Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).
“Melalui SRN dan sertifikat pengurangan emisi, pemerintah Indonesia memastikan integritas tinggi dalam perdagangan karbon,” kata Hanif.
Peluncuran perdagangan karbon melibatkan sejumlah proyek energi strategis yang berpotensi besar mengurangi emisi karbon. Salah satu contohnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul yang menekan emisi hingga 5.000 ton CO2e.
Proyek lain mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Priok Blok 4 yang mampu mengurangi 500.000 ton CO2e. Kemudian, melalui konversi PLTGU Grati Blok 2 dari single cycle ke combined cycle, pemerintah memperkirakan menekan 495.000 ton CO2e.
Selain itu, pemerintah memproyeksikan PLTGU Blok 2 Muara Tawar dapat mengurangi emisi sebesar 30.000 ton CO2e. Sementara itu, pembangunan PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang berpotensi menurunkan emisi hingga 750.000 ton CO2e.
Dengan langkah-langkah strategis perdagangan karbon internasional ini, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. (Feri Kartono/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
, Jakarta pada Senin (20/1/2025).){kind=link}