harapanrakyat.com,- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) memasuki 100 hari masa kerja pada 21 Januari 2025. Dalam evaluasi terbaru oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), kinerja Gibran mendapat sorotan tajam. Berdasarkan survei berbasis penilaian ahli, Gibran hanya meraih skor 3 dari 10, alias sangat buruk.
Survei Celios terkait 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, menggunakan metode expert judgment dengan melibatkan 95 jurnalis dari 44 lembaga pers terkemuka. Para jurnalis memberikan penilaian berdasarkan pengamatan langsung terhadap kinerja pemerintah. Keberagaman panelis memastikan hasil survei mencakup perspektif yang luas.
Hasil survei menunjukkan bahwa 31% panelis memberi skor 1 untuk kinerja Gibran, yang berarti sangat buruk. Celios mencatat bahwa kinerja Gibran lebih banyak menuai kontroversi daripada hasil nyata. Misalnya, program “Lapor Mas Wapres” dan “Bantuan Wapres” yang mendapat penilaian kurang efektif.
Baca Juga: Sempat Minta Maaf, Presiden Prabowo Pastikan Semua Anak-anak Terima Program Makan Bergizi Gratis
Selain itu, Gibran dianggap kurang aktif dalam memberikan pengarahan dan komunikasi publik melalui media sosial. Meskipun, ia mendapatkan apresiasi atas keterlibatannya dalam program makan bergizi gratis (MBG). Tetapi, panelis menilai langkah tersebut lebih bersifat populis daripada strategis.
“Kinerja Wapres Gibran mendapatkan rapor sangat merah. Skornya hanya 3 dari 10,” ujar Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, Rabu (22/1/2025).
Rapor Kabinet di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Selain Wakil Presiden, beberapa menteri di kabinet juga mendapat penilaian buruk di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menteri HAM, Menteri Koperasi, dan Menteri ESDM menjadi sorotan karena kinerja yang dianggap tidak memuaskan.
Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyebut, perlunya reshuffle untuk memperbaiki arah kebijakan pemerintahan.
Bhima juga menyoroti buruknya kinerja tim ekonomi. Indikator ekonomi seperti penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan melemahnya daya beli masyarakat menjadi rapor merah kabinet.
“Tim ekonomi perlu segera melakukan perombakan total untuk menghadapi tantangan domestik dan global,” jelas Bhima.
Selanjutnya, dalam sektor energi, Menteri ESDM mendapat penilaian telah gagal menangani overproduksi nikel yang berdampak pada harga pasar internasional. Selain itu, rencana penghentian PLTU pada 2025 belum memiliki kejelasan implementasi.
Di sisi lain, Bhima juga menambahkan, kebijakan kehutanan juga menjadi masalah. “Dorongan pembukaan 20 juta hektar hutan untuk cadangan pangan dan energi menunjukkan kegagalan membaca situasi,” katanya.
Bhima menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan komitmen konservasi yang disampaikan di forum G20 Brasil.
Masalah Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Sorotan lain datang dari peneliti hukum Celios, Muhamad Saleh. Ia mencatat lima isu utama dalam kinerja hukum dan HAM, termasuk agresivitas aparat, multifungsi TNI, dan stagnasi kebebasan sipil.
“Efektivitas regulasi masih menjadi masalah besar. Pemerintah terlalu fokus pada aturan organisasi dibandingkan kebijakan substantif,” jelas Saleh.
Baca Juga: Heboh Dugaan Pungli Program Makan Siang Gratis, Wali Murid Mengeluh Wajib Beli Wadah Makan
Menurut Saleh, hanya satu peraturan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, yaitu penghapusan utang nelayan dan petani. Sementara, publik menuntut perbaikan nyata dalam tata kelola anggaran dan pencapaian program prioritas.
Evaluasi 100 hari ini menjadi peluang bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berbenah. “Pemerintahan ini perlu memperbaiki pola komunikasi, meningkatkan efektivitas program, dan memperkuat koordinasi antar kementerian,” ujar Media Wahyudi. (Feri Kartono/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
 memasuki 100 hari masa kerja pada 21 Januari 2025.){kind=link}