Kementerian Agama RI menyatakan komitmen untuk bersih dari korupsi di lingkungannya. Bahkan, Kemenag mengklaim yang pertama di era kepemimpinan Presiden Prabowo yang datang ke KPK untuk meminta pendampingan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, kegiatan yang ada Kemenag begitu besar, seperti halnya pengelolaan haji maupun pendidikan.
Baca juga: Bersih-bersih dari Korupsi, Kemenag RI Minta Jajarannya Lakukan Penghematan Perjalanan Dinas
Menurutnya, di dua poin kegiatan tersebut merupakan yang paling banyak menyerap anggaran. Karena itu, ia harap KPK dapat membantu mengawasinya.
Komitmen Kemenag Bersih dari Korupsi
Pada Hari Anti Korupsi Sedunia ini, kata Menag, pihaknya tidak sekadar berkomitmen untuk melawan korupsi. Namun, Kemenag akan terus berusaha secara konsisten menjaga amanah tersebut hingga akhir.
Sebagai salah satu buktinya, Nasaruddin sebelumnya juga telah menyerahkan ke KPK sebuah pemberian dari orang yang ia duga sebagai bentuk gratifikasi.
“Setiap ada pelanggaran, bahkan jika saya terlibat, harus diproses hukum,” katanya saat peringatan Hakordia di gedung KPK, Senin (9/12/24).
Sementara itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan pentingnya memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi demi menuju indonesia maju.
Nawawi menegaskan, pihaknya terus mendorong langkah pencegahan korupsi dengan adanya pemeriksaan LHKPN.
Selain itu, juga dengan melakukan perbaikan sistem di semua sektor. Termasuk juga melalui survei penilaian integritas, baik di tingkatan pusat maupun daerah.
Menurutnya, sampai saat ini korupsi masih merupakan musuh bersama. Karena itu, perlu adanya perlawanan tanpa henti.
Sehingga, ia meminta semua pihak untuk membuat jera siapapun agar kesulitan melakukan praktik korupsi.
Sebelumnya, Menteri Agama mengatakan ingin bersih-bersih di lingkungannya dari praktik korupsi dengan melakukan penghematan perjalanan dinas (Perjadin).
Hal itu karena Perjadin merupakan salah satu kegiatan yang memicu pemborosan uang negara.
Sebagai solusinya, Menag menyarankan pejabat ataupun pegawai memanfaatkan teknologi rapat digital seperti halnya zoom untuk mengurangi Perjadin.
Kemudian, setiap keputusan dari sebuah kebijakan juga harus memiliki dampak yang nyata untuk masyarakat dan negara.
Bahkan, ia meminta seluruh pegawai di Kemenag untuk menjaga integritas dan tidak menjadikan keluarga maupun kerabat terdekat sebagai pintu masuknya tindak pidana korupsi yang bisa merusak integritas Kemenag. (Muhafid/R6/HR-Online)
