harapanrakyat.com,- Rencana kenaikan PPN 12 persen pada tahun 2025 memicu perdebatan di masyarakat. PDI Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya mendukung kebijakan tersebut, kini menunjukkan sikap berlawanan yang memancing kritik dari berbagai pihak.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyoroti sikap PDIP yang tidak konsisten terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen.
Sebab menurutnya, PDIP adalah pengusul utama kenaikan PPN saat pembahasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada tahun 2021.
“Mereka yang mengusulkan kebijakan ini. Tetapi sekarang justru mereka yang meminta pembatalan. Sikap seperti ini seperti lempar batu sembunyi tangan,” kata Bahtra di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).
Saat Tahap Pembahasan Kenaikan PPN 12 Persen di DPR RI PDIP Paling Aktif
Ia juga menegaskan, Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU HPP adalah Dolfie Othniel, seorang kader PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI saat itu.
Menurut Bahtra, PDIP seharusnya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Bukan malah justru mengkritiknya.
Baca Juga: Deddy Yevry Sitorus Kecam Gugatan Perpanjangan Kepengurusan PDIP di PTUN
“Presiden Prabowo menunjukkan keberanian dengan melanjutkan kebijakan yang mereka rancang sebelumnya. Jadi PDIP mestinya mendukung, bukan malah bersikap sebaliknya,” ujar Bahtra.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, juga mengungkapkan keheranannya atas sikap PDI Perjuangan.
“Ketika aturan ini pada tahap pembahasan di DPR, mereka, PDIP sangat aktif mendukung. Mengapa sekarang mereka tiba-tiba menolak,” kata Rahayu dalam pernyataan tertulisnya.
Sebelumnya, beberapa tokoh partai politik berlambang banteng itu secara terang-terangan menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Rieke Diah Pitaloka, salah satu kader PDI Perjuangan menyatakan kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Kenaikan PPN akan menjadi beban berat bagi rakyat, terutama pedagang kecil,” kata Rieke dalam rapat paripurna di DPR RI.
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani juga mengkritisi kebijakan kenaikan PPN sebesar 12 persen.
Puan mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dampak kenaikan PPN terhadap sektor ekonomi rakyat kecil.
Inkonsistensi sikap PDI Perjuangan dalam polemik kenaikan PPN 12 persen itu kini memancing kritik dari berbagai pihak. (Feri/R3/HR-Online/Editor: Eva)
