harapanrakyat.com,- Aktivis Laskar Indonesia di Garut, Jawa Barat, menggelar audiensi di gedung DPRD Garut, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Garut, Senin (9/12/2024).
Ketua Laskar Indonesia, Dudi Supriadi, meminta agar pejabat publik patuh atas sumpah jabatan, dan patuh terhadap perundang-undangan.
Baca Juga: Waduh! Komisi IV DPRD Garut Sebut Anggaran Dokumentasi Bupati Rp 1,8 Miliar per Tahun
Di Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, Laskar Indonesia juga menyoroti kinerja Inspektorat Garut. Sebab, modus kerugian negara yang kerap Inspektorat periksa dan bisa dikembalikan dengan tempo tertentu, seolah tak mencerminkan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pasalnya, pengembalian uang negara atas pemeriksaan inspektorat, seolah menggugurkan tindakan korupsi pengelola keuangan negara.
“Pekerjaan Inspektorat selalu bicara bahwa kerugian negara dikembalikan selama 20 hari sudah beres. Tapi tahun ke tahun selalu begitu diulang-ulang,” kata Dudi.
Dudi juga menyoal ketidaksesuaian anggaran di SKPD. Sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerap kali menyatakan lalai atas laporan yang SKPD buat. Selain itu, persoalan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kerap didapat Pemerintah Daerah Garut, memiliki catatan tersendiri.
“Bahkan ketidaksesuaian anggaran penyebabnya apa? BPK sering menyatakan lalai, tidak cermat, curang. Ini yang jadi catatan kami setiap tahun. Katanya Garut ini sering WTP, tapi menurut saya banyak catatan,” tukasnya.
Di Hari Anti Korupsi Sedunia ini, Ketua Laskar Indonesia juga menyentil, seolah kinerja Inspektorat Garut bak pekerjaan ‘jeruk makan jeruk’.
Baca Juga: Aktivis Tanggapi Kejari SP3 Dugaan Korupsi di DPRD Garut Periode 2014-2019
Pemeriksaan dan temuan yang Inspektorat dapatkan, harusnya memiliki progres penanganan, termasuk memeriksa aset Pemkab Garut yang hilang. Sehingga, perkara dan persoalan aset yang hilang dan dianggap merugikan keuangan negara, bisa ditracking siapa yang harus bertanggung jawab
“Kesadaran tidak berbuat korup memang sulit dilakukan, apabila upaya memperkaya diri dengan merugikan uang negara masih menjadi candu,” pungkasnya. (Pikpik/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
