harapanrakyat.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Barat menyoroti kinerja BUMD selama 2024. Sebab, sejumlah BUMD malah menjadi beban pembiayaan pemerintah provinsi daripada menghasilkan dividen atau keuntungan.
Baca Juga : Hanya Rp 6 Miliar, Legislator Pertanyakan Realisasi PAD dari BUMD Kota Bandung
Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat ada 94 BUMD. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 88 BUMD yang melaporkan kegiatannya.
“Dari keseluruhan, sebagian besar BUMD ini bergerak di bidang yang sama yaitu, perbankan dan air minum,” kata Zaini, Jumat (27/12/2024).
Zaini berujar, dengan banyaknya BUMD itu, nyatanya menjadi beban pemerintah. Padahal, peranan BUMD seharusnya memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu, Pemprov Jawa Barat harus melakukan kajian secara komprehensif terhadap BUMD yang kurang sehat maupun tidak produktif. Sehingga, dapat mengurangi beban pemerintah untuk memberikan modal kepada BUMD.
“BUMD yang kurang sehat dan tidak produktif bisa di-merger dan pembentukan holding. Jadi bisa meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pembiayaan,” ucapnya.
Baca Juga : 39 BUMD Jabar tak Hasilkan Dividen, Pj Gubernur: Sudah Rampingkan Komisaris dan Direksi
Anggota PPP DPRD Jawa Barat, Muhamad Romli mengungkapkan hal serupa. Ia mengharapkan, gubernur terpilih nanti Pemprov Jawa Barat harus melakukan restrukturisasi BUMD.
Mengingat, pada 2024 saja, Pemprov Jawa Barat sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 7,95 triliun untuk 13 BUMD. Namun, yang menghasilkan dividen yang paling menonjol baru Bank BJB.
Dengan demikian, Romli berharap kepada Gubernur Jabar terpilih bisa mengoptimalkan peranan BUMD untuk menambah PAD. Apabila, masih ada BUMD yang yang tidak optimal, Pemprov bisa menggabungkan beberapa BUMD dengan sektor bisnis yang serumpun. (Reza/R13/HR Online/Editor-Ecep)
