harapanrakyat.com,- Menjelang Natal 2024 dan tahun baru 2025, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjar, Jawa Barat, pastikan stok ketersediaan pangan aman.
Selain itu, DKP3 Kota Banjar juga rutin melakukan pemantauan sejumlah harga kebutuhan pokok masih berada di harga yang wajar.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Banjar Ismawati mengatakan, berdasarkan hasil pemantau menjelang Natal dan tahun baru, kebutuhan pokok di pasar dipastikan aman.
“Alhamdulillah, hasil pemantau stok ketersediaan pangan jelang Natal dan tahun baru 2025 di Kota Banjar masih aman,” katanya, Kamis (12/12/2024).
Ismawati menyebutkan, seperti halnya beras, saat ini Kota Banjar mengalami surplus dan bisa memenuhi kebutuhan hingga 7 bulan ke depan jika tidak terkendala kondisi cuaca.
“Untuk beras saat ini kita kondisinya surplus. Alhamdulillah bisa mencapai tujuh bulan ke depan kalau kondisi cuacanya memungkinkan tidak akan menjadi kendala,” terangnya.
Baca Juga: Harga Beras Melambung Tinggi, DKP3 Kota Banjar Gelontorkan 18 Ton Beras Murah
Harga Kebutuhan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru 2025 di Kota Banjar
Ia menjelaskan, hasil pemantauan di pasar, ada beberapa jenis kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Namun kenaikannya tidak begitu signifikan.
Seperti halnya harga telur ayam ras saat ini mencapai Rp 29.250 ribu per kilogram, naik sebesar Rp 3 ribu dari harga sebelumnya.
Sedangkan, cabai merah keriting saat ini harganya Rp 30 ribu per kilogram, naik sebesar Rp 5 ribu dari harga sebelumnya.
“Untuk komoditas lainnya masih stabil. Contohnya seperti minyak goreng yang jadi komoditas unggulan, harganya masih Rp 17.500 per kilogram,” paparnya.
Sementara itu, untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok, pihaknya akan melakukan sidak pasar bersama dengan Dinas KUKMP Kota Banjar.
“Sidak pasar nanti waktunya belum ditentukan untuk saat ini. Selain itu, untuk mengatasi kenaikan harga, kita juga melaksanakan Gerakan Pangan Murah atau GPM. Tapi sekarang sudah tidak ada kegiatannya, jadi nanti kita sidak pasar dengan Dinas KUKMP,” pungkas Ismawati. (Sandi/R3/HR-Online/Editor: Eva)