harapanrakyat.com,- Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, Jawa Barat, menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang hanya mencapai 7,45 persen.
Baca Juga: Rekapitulasi Pilgub 2024, Paslon Dedi-Erwan Raih 70.782 Suara di Kota Banjar
Aktivis PMII menilai turunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada serentak karena kurangnya inovasi penyelenggara Pemilu dalam sosialisasi kepada masyarakat.
Ketua PMII Kota Banjar, M. Abdul Wahid, mengatakan, turunnya partisipasi masyarakat di Pilkada serentak dari 80,47% menjadi hanya 71,45% menunjukkan masalah yang serius dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
KPU Kota Banjar sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tentunya harus menjadikan turunnya angka partisipasi tersebut sebagai evaluasi kinerja mereka.
“Ke depan KPU harus lebih proaktif bisa melakukan inovasi untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Terutama generasi muda dan menjadikan ini sebagai bahan evaluasi,” kata Wahid kepada harapanrakyat.com, Rabu (4/12/2024).
Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Banjar, Aktivis Minta KPU Jangan Salahkan Masyarakat
Lanjutnya berujar, kurangnya partisipasi dari gen z dan apatisme masyarakat yang disebut menjadi penyebab turunnya partisipasi pemilih menunjukkan adanya kegagalan dalam pendekatan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU.
Menurutnya, faktor kurangnya kampanye yang relevan dan apatisme masyarakat terhadap Pilkada juga bisa disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang berjalan. Oleh karana itu, tidak seharusnya mereka menjadi alasan.
“Tidak seharusnya kita hanya menyalahkan generasi muda. Namun, lebih kepada bagaimana strategi KPU dalam mendekati dan melibatkan mereka dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi,” kata Wahid.
Meski demikian, terlepas dari turunnya angka partisipasi tersebut ia mengajak kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi terhadap pembangunan daerah. Misalnya dengan mengawal progam-program calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat paska Pilkada juga tidak kalah penting untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ke depan. Hal ini supaya kebijakan pemerintah selaras dengan kepentingan masyarakat.
“Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan dan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru. Nantinya kebijakan tersebut harus betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Angka Golput Cukup Tinggi, Bukti Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Banjar
Terpisah, Akademisi dan Pengamat Pemerintahan, Sidik Firmadi, mengatakan, jumlah golput dan rendahnya partisipasi pemilih pada gelaran Pilkada serentak memang menjadi perhatian banyak pihak.
Hal ini karena turunnya angka partisipasi di Pilkada serentak hampir terjadi di seluruh daerah. Apalagi jumlah golput menyentuh angka 30 persen lebih.
Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU Kota Banjar partisipasi pemilih mengalami penurunan sebesar 9 persen. Ini berarti jumlah golput atau warga yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 29 persen.
“Angka golput tersebut menurut hemat saya cukup tinggi untuk Kota Banjar yang memiliki luas wilayah kecil. Apalagi kondisi geografisnya tidak terlalu sulit dan masih mudah dijangkau,” katanya.
Lanjut Sidik, dengan tingginya angka golput tersebut sudah seharusnya KPU Kota Banjar melakukan evaluasi supaya pada pilkada di masa yang akan datang angka golput dapat diminimalisir.
Menurutnya, indikator utama suksesnya pesta demokrasi adalah tingginya peran partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
“Indikator utama suksesnya pemilu atau pilkada adalah tingginya angka partisipasi masyarakat. Artinya golputnya sedikit minimal dibawah 20 persen,” ujar Dosen Universitas Siliwangi Tasikmalaya ini.
Lanjutnya mengatakan, ada dua aspek yang harus menjadi fokus evaluasi oleh KPU Kota Banjar terkait menurunnya angka partisipasi pemilih tersebut.
Pertama mengidentifikasi segmen atau kelompok yang berkontribusi pada menurunnya angka partisipasi agar ke depan menjadi fokus perhatian dalam melakukan sosialisasi. Evaluasi kedua fokus pada aspek teknis.
Baca Juga: Pertama Diselenggarakan, Porkot Banjar 2024 Targetkan Atlet Terbaik dari Setiap Cabor
“Misalnya, apakah angka golput itu karena masih ada warga yang tidak mendapatkan undangan ke TPS? Apakah karena banyaknya masyarakat yang berada di luar daerah atau karena faktor lainnya?” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
