harapanrakyat.com – Masyarakat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat ini sedang mencari figur pemimpin 5 tahun ke depan melalui proses Pilkada 2024. Namun, perjalanan mencari figur pemimpin itu kerap tercederai dengan dugaan praktik money politics.
Baca Juga : Atasi Kemacetan Lalu Lintas Bandung Raya, Dadang Naser Usulkan Ide Ini!
Padahal, Pilkada merupakan pesta demokrasi masyarakat yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, figur pemimpin yang terpilih itu betul-betul lahir dari keinginan masyarakat.
Untuk menciptakan Pilkada bermartabat dan berkualitas, masyarakat perlu mendapatkan edukasi politik. Hal tersebut menekankan akan betapa pentingnya pilihan suara untuk kemajuan daerah, bangsa dan negara. Tentunya, Pilkada berkualitas dan bermartabat itu terhindar dari dugaan praktik money politics.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dadang M Naser memiliki cara sederhana memberikan edukasi masyarakat terkait bahaya politik uang. Menurutnya, gerakan politik uang harus dihindari dan diperangi bersama. Sebab, money politics akan merusak pesta demokrasi. Hal itu pun merusak rencana pembangunan suatu daerah bangsa dan negara.
“Tentu, politik uang akan mencederai pesta demokrasi dan merugikan semua pihak. Jadi, harus ada edukasi politik bagi masyarakat terkait bahayanya money politics. Pilkada ini merupakan momen terbaik mencari figur pemimpin yang betul-betul lahir dari masyarakat,” kata Dadang M Naser.
Dadang Naser mengungkapkan hal itu seusai menghadiri senam sehat Bandung Menawan Alus Pisan, di eMTe Highland, Rancabali, belum lama ini.
Kang DN (sapaan akrab Dadang M Naser), merupakan Bupati Bandung periode 2010-2021. Saat ini, ia menjadi anggota DPR RI Fraksi Golkar. Ia berharap, Pilkada serentak tahun 2024 terhindar dari gerakan money politics. Hal itu demi melahirkan figur pemimpin yang memang lahir dari harapan masyarakat.
Baca Juga : KPU Kabupaten Bandung Imbau Masyarakat Sukseskan Pemilihan Kepala Daerah 2024
“Harus, gerakan politik uang harus kita perangi dan hindari. Karena, selain merugikan tatanan pesta demokrasi juga melanggar hukum pemilu dan hukum pidana,” ucapnya.
Demi Lahirkan Figur Pemimpin dari Masyarakat, Kang DN Terus Sosialisasikan Bahaya Money Politics
Menurut Bupati Bandung dua periode itu, edukasi masyarakat terkait bahayanya politik uang harus terus tersosialisasikan semua pihak, khususnya penyelenggara pilkada.
“Betul, masyarakat harus terus diedukasi terkait bahayanya politik uang pada perhelatan pesta demokrasi. Selain merugikan tatanan Pilkada, pemberi dan penerima bisa terkena hukuman pidana,” katanya.
Oleh karena itu, Kang DN selalu memberikan edukasi bahayanya politik uang setiap ia menghadiri kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak.
ia mengimbau masyarakat untuk menolak, memviralkan, dan melaporkan jika menemukan gerakan politik uang pada Pilkada. Hal itu sebagai upaya bersama mewujudkan Kabupaten Bandung menjadi daerah yang lebih baik.
“Kita semua berkeinginan semua program Kabupaten Bandung lebih baik dari sebelumnya. Maka, masyarakat harus terus memperoleh edukasi akan dampak negatif politik uang. Kita ingin figur pemimpin Kabupaten Bandung ini murni dari aspirasi masyarakat,” tuturnya. (Ecep/R13/HR Online)
