harapanrakyat.com,- Debat kedua Pilkada Kota Banjar mendapatkan sorotan tajam dari aktivis dan juga pengamat pemerintahan, Sidik Firmadi. Ia menilai debat itu masih belum menunjukkan solusi program serta gagasan yang konkret dalam meningkatkan PAD.
Sidik mengatakan, dalam debat pada Rabu (20/11/24) kemarin, 4 paslon yang debat masih mengungkapkan gagasan yang umum. Padahal, jika mereka menunjukkan langkah teknis dalam peningkatan PAD, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda.
Baca juga: Janji-janji Program 100 Hari Kerja 4 Paslon Saat Debat Kedua Pilkada Kota Banjar
“Saya melihat belum ada yang detail menjelaskan teknisnya bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan upaya peningkatan PAD,” jelasnya, Jumat (22/11/24).
Janji Paslon Masih Umum
Tak hanya itu, ia juga mengamati proses debat itu paslon hanya menyampaikan janji-janji yang bersifat umum, seperti halnya menjadikan Kota Banjar lebih maju dan sejahtera.
Padahal, seharusnya mereka menjelaskan secara detail langkah nyata untuk mewujudkannya.
Ia pun menyarankan, paslon yang maju dalam pertarungan Pilkada saat ini bisa menawarkan program yang lebih jelas dan spesifik, seperti halnya pengelolaan anggaran yang efisien.
Dalam gagasan ini, paslon menawarkan langkah dengan mengurangi belanja pegawai dari APBD dengan tidak melebihi 30 persen.
“Nah ini kan tahun 2023 belanjanya sampai 49 persen dari APBD, jadi perlu adanya koreksi,” imbuhnya.
Selain masalah di atas, Sidik pun menyoroti kurangnya pembahasan yang mendalam dalam debat soal pengelolaan anggaran serta strategi dalam upaya meningkat PAD.
Seharusnya, calon pemimpin harus memiliki kemampuan mengelola anggaran secara efektif dan efisien.
“Saya yakin, ketika pemimpinnya paham soal pengelolaan anggaran, ia bisa mengalokasikan pada kegiatan yang produktif dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain masalah anggaran yang menjadi persoalan di Banjar, kata Sidik, juga masalah UMK yang masih rendah dari wilayah lainnya di Jawa Barat.
“Masalahnya banyak dan tadi adalah beberapa contohnya. Saya harap masyarakat bisa lebih kritis terhadap program setiap paslon yang mereka tawarkan selama kampanye. Mumpung masih ada waktu, masyarakat harus bisa mendapatkan penjelasan dari paslon,” pungkasnya. (Muhlisin/R6/HR-Online)
