harapanrakyat.com,- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar) menyaksikan entry meeting pemeriksaan interim atas laporan Keuangan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 BPK RI, Selasa (5/11/2024).
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nico Afinta mengatakan, entry meeting menjadi awal komunikasi dalam mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pemeriksaan.
Baca Juga: Pelantikan Jabatan Manajerial dan Non Manajerial, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Jabar
Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian audit BPK. Perannya sangat penting untuk menilai laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2024.
“Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan dan BMN. Saat ini tugas Kemenkumham diemban oleh tiga kementerian. Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” katanya.
Nico menjelaskan, pemeriksaan interim tidak hanya berdampak pada pembaruan pengaturan organisasi dan tata kerja di masing-masing Kementerian. Namun juga memberikan tantangan kepada seluruh unit kerja terkait.
“Maka dari itu, tetaplah menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara. Kita harus semakin memperkuat kerjasama dan komitmen dalam meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas,” jelasnya.
Sementara Plh Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI yang diwakili oleh Penanggung Jawab BPK RI Ida Irawati. Ida pun menuturkan tujuan pemeriksaan interim.
Menurutnya pemeriksaan bertujuan memutakhirkan profil risiko pemeriksaan oleh SPI dalam penyusunan LKH dengan hukum HAM tahun 2024.
“Kemudian mereview tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas transaksi belanja signifikan tahun 2024. Kita juga akan melihat keterkaitan dengan persentase atau progres pemantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan atas LK,” ungkapnya.
Baca Juga: Kemenkumham Jabar Gelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI
Ida menambahkan, dalam 5 tahun terakhir 2019-2023 opini BPK atas laporan keuangan Kemenkumham adalah Wajar Tanpa Pengecualian.
“Untuk itu kita semua mempunyai harapan yang sama dengan Pak Sekjen agar nantinya tahun 2024 walaupun dengan ketiga Kementerian ini mudah-mudahan tetap meraih WTP,” pungkasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)