harapanrakyat.com – Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Asep Yusuf Salim menyoroti soal masifnya penyaluran bansos berupa sembako ke masyarakat dalam suasana Pilkada 2024. Pembagian sembako kepada masyarakat itu tersebar di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Pangalengan, Banjaran, dan lainnya.
Baca Juga : Kemensos Bakal Tunda Penyaluran Bansos Hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai
Padahal, Mendagri dan Mensos sudah mengeluarkan penundaan penyaluran sembako atau bansos kepada masyarakat. Hal itu khawatir pembagian bansos itu disalahgunakan untuk kepentingan politis. Sebab, masyarakat yang saat ini menerima bansos berupa sembako itu bukan warga terdampak bencana.
“Bahkan banyak laporan ke saya tentang banyaknya penyaluran bansos berupa sembako ke masyarakat yang katanya bersumber dari pemerintah. Padahal, dalam suasana Pilkada ini, Mendagri dan Mensos sudah mengeluarkan surat edaran untuk menunda penyaluran bansos. Penyaluran bansos saat ini hanya untuk yang bersifat kebencanaan,” ungkapnya di Soreang, Senin (25/11/2024).
Lanjut Asep, tak hanya laporan yang ia terima secara langsung bahkan penyaluran bansos berupa sembako itu juga ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bahkan, pihaknya menduga ada beberapa pihak yang memanfaatkan kondisi ini mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu paslon tertentu di Pilkada Kabupaten Bandung.
Baca Juga : Kunjungan ke Kabupaten Bandung, Mensos RI Temukan Beberapa Masalah Sosial
“Kekhawatiran saya seperti itu (ada dugaan mengarahkan masyarakat memilih salah satu paslon tertentu). Ini kan dalam suasana Pilkada. Seharusnya, tidak ada penyaluran bansos berupa sembako. Jelas-jelas aturannya sudah ada,” tuturnya.
DPRD Segera Panggil Instansi Terkait Mintai Tanggapan Soal Beredarnya Bansos Berupa Sembako
Menanggapi hal itu, sesuai dengan tupoksinya di DPRD Kabupaten Bandung, Asep pun mengaku akan meminta penjelasan dan klarifikasi dari dinas terkait. Ia tidak mengharapkan, kejadian pembagian bansos berupa sembako ini malah mencederai pesta demokrasi di Kabupaten Bandung.
“Tentunya kami akan memanggil dinas dan instansi terkait ke DPRD. Jangan sampai ada pihak yang memboncengi atau memanfaatkan kondisi ini untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Ini masih dalam suasana Pilkada,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga mendesak penyelenggara agar melakukan tugasnya di lapangan untuk melakukan pencegahan jika terjadinya indikasi money politics berkedok penyaluran bansos.
Sebagai informasi, tersebar di media sosial bahkan hingga grup aplikasi percakapan instan, saat ini masif terjadi pembagian bansos berupa sembako ke masyarakat. Kemasan paket bansos itu di antaranya beras, mi instan, susu, hingga minyak goreng. (Ecep/R13/HR Online)
