harapanrakyat.com,- Kemenkumham Jawa Barat (Jabar) melakukan mediasi dan konsultasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Cianjur di Ruang Ismail Saleh, Kantor Kemenkumham Jabar, Rabu (06/11/2024).
Baca Juga: Pelantikan Jabatan Manajerial dan Non Manajerial, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Jabar
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Zonasi Kabupaten Cianjur Nevrina, Anggriana, Erdian dan Suherni.
Kemudian hadir juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Metty Triantika bersama Bapemperda Kabupaten Cianjur.
Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari dalam sambutannya mengatakan, Kantor Wilayah menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi.
“Salah satunya fungsi pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi tersebut, Kantor Wilayah dibantu oleh tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang berjumlah 20 (dua puluh) orang dan terbagi ke dalam zonasi,” katanya.
Sementara itu, lanjut Lina, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pun dilakukan terhadap rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah.
“Baik itu yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun DPRD,” ungkapnya.
Menurut Lina, konsep pengharmonisasian merupakan salah satu bentuk peran pemerintah dalam mewujudkan produk hukum yang selaras dengan asas hukum.
Selain itu, produk hukum juga selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
“Kemudian produk hukum juga harus implementatif dan mendukung pelaksanaan pembangunan hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah,” katanya.
Baca Juga: Kemenkumham Jabar Gelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan mekanisme pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Omnibus Law. Hal itu menjadi tema konsultasi yang disampaikan oleh perancang peraturan perundang-undangan. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
 melakukan mediasi dan konsultasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Cianjur.){kind=link}