harapanrakyat.com,- Untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wapres RI, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, melantik 11 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kemenkum RI, di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Jumat (15/11/2024).
Baca Juga: Kemenkumham Jabar Sabet Penghargaan Badan Publik Informatif 2024
Pelantikan jabatan tersebut untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI dalam membantu menjalankan tugasnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Masjuno, turut hadir menyaksikan acara pelantikan Jabatan Pimpinan Baru di lingkungan Kemenkum RI. Masjuno juga mengucapkan selamat atas dilantiknya 11 pejabat baru tersebut.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam sambutannya mengatakan, Kementerian Hukum mendapat mandat dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk wujudkan Asta Cita poin ke-7. Yakni, fokus pada penguatan reformasi hukum, politik, birokrasi, dan pencegahan serta pemberantasan korupsi.
“Tujuan pelantikan ini untuk wujudkan supremasi hukum yang adil dan transparan,” ujar Supratman Andi.
Ia pun berpesan kepada para pimpinan baru tersebut untuk bekerja secara maksimal bagi Indonesia.
Menteri Hukum menegaskan, jabatan maupun kekuasaan suatu saat pasti berakhir. Entah ikhlas atau tidak, kita akan meninggalkan kekuasaan. Karena itulah, mari kita bersama membuat yang terbaik bagi bangsa Negara tercinta ini,” terangnya.
Baca Juga: Stafsus Menteri Bidang Keamanan dan Intelijen Dorong Kemenkumham Jabar Ciptakan Satker Bebas KKN
5 Poin Penting Dukung Asta Cita Presiden dan Wapres RI
Dalam momen tersebut, Menteri Hukum Supratman menekankan lima poin penting yang harus dipedomani para pimpinan di Kementerian Hukum.
Pertama, menjaga integritas serta akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi, mengembangkan kompetensi serta profesionalisme. Kemudian, memperkuat sinergi antar Kementerian, dan memberikan keteladanan dan semangat.
Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 169/TPA/2024, bahwa sejumlah pejabat Kemenkumham diberikan kepercayaan kembali oleh Presiden untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Hukum.
Para pejabat tinggi itu meliputi Komjen Pol. Dr. Nico Afinta yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Dr. Dhahana Putra menjabat Dirjen Peraturan Perundang-undangan.
Kemudian, Ir. Razilu menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual, Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga menjabat Inspektur Jenderal Kemenkum, dan Min Usihen menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Selanjutnya, beberapa nama baru juga terpilih mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kemenkum RI, yaitu Dr. Widodo sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum.
Lalu, ada Andry Indrady yang menjabat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, serta G.A.P. Suwardani menjabat Kepala Badan Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia).
Baca Juga: Transformasi Kemenkumham di Kabinet Merah Putih, Jadi 4 Kementerian
Untuk Staf Ahli Kemenkum RI, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.). Andap Budhi Revianto, yaitu Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, serta Dr. Sucipto menjabat Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi. (Eva/R3/HR-Online)
