harapanrakyat.com – Bawaslu Cimahi, Jawa Barat, mengingatkan para lurah tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada 2024. Para lurah tidak boleh mengarahkan dukungan kepada salah satu paslon Wali Kota-Wakil Wali Kota Cimahi. Jika terbukti menggalang dukungan kepada salah satu paslon, maka bakal ada sanksi tegas.
Baca Juga : PP PERSIS Bantah Dukung Salah Satu Paslon di Pilkada Kabupaten Bandung
Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Cimahi, Zaenal Ginan mengungkapkan hal tersebut agar menjadi perhatian para lurah.
“Bawaslu menginstruksikan para lurah dan perangkatnya tidak melakukan pelanggaran selama Pilkada,” kata Ginan, Minggu (3/11/2024).
Guna menanggulangi hal tersebut, kata ia, Bawaslu Cimahi sudah mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh lurah di Cimahi. Surat imbauan itu dengan Nomor 440/PM.00.02/K.JB-23/10/2024 pada 30 Oktober 2024.
Dalam surat tersebut, isinya mengingatkan pentingnya netralitas bagi aparat termasuk lurah saat pelaksanaan Pilkada Cimahi. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1). Kemudian mengenai aturan sanksi, tercantum pada Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Baca Juga : Iip Hidajat Legawa tak Lagi Jadi Pj Bupati Kuningan, Kembali Bertugas di Bakesbangpol Jawa Barat
“Tentu saja, kami mengharapkan Pilkada 2024 ini berjalan jujur, adil, dan demokratis. Imbauan ini sebuah upaya Bawaslu untuk pencegahan pelanggaran netralitas,” tuturnya.
“Apabila terbukti lurah melakukan pelanggaran Pilkada, maka ada sanksi pidana 1 hingga 6 bulan penjara dan atau denda Rp 600.000 hingga Rp 6.000.000. Sesuai dengan pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015,” ujar Zaenal.
Selain itu, Ginan juga menekankan kepada semua pihak, termasuk jajaran ASN di lingkungan Pemkot Cimahi, termasuk lurah, menerapkan netralitas selama Pilkada 2024. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)
