harapanrakyat.com,- Upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) bidang HAM (Hak Asasi Manusia), Ditjen HAM RI menggelar Uji Publik Jabatan Fungsional Analis HAM.
Baca Juga: Pengembangan Kompetensi ASN, Kemenkumham Jabar Ikut Webinar Series 5
Uji publik tersebut berlangsung di Aula Soepomo, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kamis (10/10/2024).
Sejumlah pejabat hadir dalam acara ini secara hybrid, di antaranya Sekretaris Direktur Jenderal HAM Novita Ilmaris, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Jabar Andrieansjah. Serta perwakilan dari Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan sejumlah unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Masjuno, melalui Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Andrieansjah, menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan HAM. Serta kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Ia menjelaskan, melalui berbagai program kegiatan, Kemenkumham terus berupaya jadi penggerak utama dalam mewujudkan P5HAM (Perlindungan, Pemenuhan, Penghormatan, Penegakan, serta Penguatan HAM) di Indonesia.
“Upaya konkrit yang kita lakukan salah satunya dengan terus meningkatkan pelayanan HAM serta kualitas SDM di dalamnya,” terang Andrieansjah.
Baca Juga: DJKI Bareng Kemenkumham Jabar Edukasi Dosen Soal Kekayaan Intelektual
Uji Publik Jabatan Fungsional Analis HAM Tingkatkan Kompetensi ASN
Sementara itu, Sekretaris Ditjen HAM Novita Ilmaris mengatakan, pembentukan Jabatan Fungsional Analis HAM menjadi langkah strategis guna memastikan pelayanan HAM yang lebih profesional dan efektif.
“Pembentukan jabatan tersebut merupakan langkah strategis untuk tingkatkan produktivitas, kompetensi. Serta profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas analis, perumusan, dan evaluasi HAM,” terangnya.
Lanjut Novita, uji publik yang dilakukan ini menegaskan akan penting Ilmarisatan dalam mendukung P5HAM. Tentunya melalui perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan, dan pengembangan karir ASN. Termasuk penguatan kolaborasi antar lembaga.
Melalui kegiatan Uji Publik Jabatan Fungsional Analis HAM, Kanwil Kemenkumham Jabar berharap ASN yang menduduki jabatan tersebut memiliki kompetensi yang memadai. Khususnya untuk mendukung upaya P5HAM di Indonesia.
Baca Juga: Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM, Kemenkumham Jabar Hadiri Penguatan Satuan Kerja
Dalam uji publik ini, salah satu poin penting yang menjadi sorotan yaitu tentang penguatan kolaborasi lintas lembaga. (Eva/R3/HR-Online)
