Harapanrakyat.com,- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Barat (Jabar) mendorong anggotanya membuat kanal khusus Cek Fakta. Hal itu mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik dengan digelarnya Pileg, Pilpres, hingga Pilkada. Sementara informasi digital semakin berkempang pesat sejalan dengan bermunculannya disinformasi di tengah masyarakat yang cukup mengkhawatirkan.
Sekretaris AMSI Jabar Subagja Hamara mengatakan, informasi palsu semakin masif beredar di media sosial. Oleh karena itu, AMSI Jabar meminta anggotanya membuat kanal Cek Fakta.
Menurut Subagja, secara bisnis kanal Cek Fakta mungkin belum ada value. Namun apabila media konsisten maka nilai itu akan datang dengan sendirinya.
“Seiring dengan kepercayaan masyarakat terhadap media, value itu akan datang dengan sendirinya,” kata Subagja dalam press rilis yang diterima harapanrakyat.com, Senin (7/10/2024).
Subagja menuturkan, dampak dari informasi bohong yang beredar di masyarakat merusak secara individu maupun masyarakat. Sementara disinformasi tidak hanya mengancam demokrasi dan keamanan, tetapi juga merusak reputasi organisasi.
Bahkan juga menyebabkan lembaga publik tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Dampak lain dari disinformasi adalah mengganggu proses pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, lanjut Subagja, diperlukan kolaborasi lintas sektor dan usaha bersama dari pemerintah, sektor swasta, lembaga media, dan masyarakat sipil.
“Kolaborasi ini sangat krusial dalam melawan disinformasi dan memastikan kebenaran informasi yang lebih terjamin,” jelasnya.
Pentingnya Kanal Cek Fakta
Subagja menambahkan, kanal Cek Fakta media anggota AMSI akan memfasilitasi informasi temuan hoaks yang beredar di masyarakat.
“Nantinya kanal ini akan memfasilitasi informasi temuan dari kolaborator untuk mempublikasi secara masif. Sehingga informasi hoax tidak terus menyebar di kalangan masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut Subagja mengatakan, persebaran disinformasi yang masif dan cepat melalui internet telah mengubah paradigma penyampaian informasi dan komunikasi di masyarakat.
Baca Juga: AMSI Jabar Bekali Media Kemampuan Cek Fakta saat Momen Pilkada 2024
Tren ini menciptakan ekosistem informasi yang kompleks. Akibatnya informasi yang salah atau menyesatkan justru dengan mudah menyebar.
Disinformasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti berita palsu, rumor, propaganda, dan manipulasi citra. Selain itu, perilaku algoritma di platform media sosial dapat memperkuat fenomena “filter bubble”. Hal ini dapat membatasi akses pengguna ke perspektif dan informasi yang beragam, sehingga memperparah perpecahan dan ketidaksepahaman.
“Untuk melawan disinformasi membutuhkan kerjasama antara para ahli teknologi, akademisi, jurnalis, dan pengambil keputusan. Tujuannya untuk mengembangkan pendekatan kolaboratif yang holistik dan efektif,” terangnya.
Hoaks pada Pemilu 2024
Sementara itu Johanes Heru Margianto, Managing Editor Kompas dalam training Cek Fakta menjelaskan, ada pola manipulasi opini publik yang dapat diidentifikasi. Di antaranya percakapan medsos, konten profesional menggunakan politik identitas, hingga penggunaan “giveaway” untuk menarik perhatian.
Selain itu manipulasi opini publik juga diidentifikasi dari maraknya akun palsu, anonim, robot, influencer hingga durasi kampanye.
Pola-pola tersebut, menurut Johanes perlu diwaspadai. Hal itu mengingat Hasil Pemantauan Hoaks pada Semester I 2024 oleh Mafindo menunjukkan, sepanjang tahapan Pemilu 2024 hoaks tetap menjadi alat penting dalam memanipulasi opini publik.
Contohnya pada bulan Januari 2024, 33,3% dari hoaks yang tersebar berfokus pada dukungan terhadap capres-cawapres dan reaksi terhadap debat.
Baca Juga: Pengurus AMSI Dilantik, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin Berikan Tantangan Ini
“Pentingnya kolaborasi dalam upaya melawan disinformasi juga tercermin dalam tantangan yang dihadapi oleh upaya individu dan organisasi. Tanpa kerja sama dan koordinasi yang baik, potensi upaya mereka untuk menghadapi skala, kecepatan, dan ketepatan penyebaran disinformasi sangat terbatas,” terangnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
