harapanrakyat.com,- Ratusan pengusaha mikro bus elf dan sopir angkutan umum di Garut, Jawa Barat, hari ini Senin (7/10/2024), kompak melumpuhkan transportasi umum seluruh jurusan.
Muaknya para sopir dan pengusaha mikro bus ini, dipicu lemahnya penindakan terhadap travel gelap dan odong-odong. Sebab, keduanya kerap mengambil penumpang secara terang-terangan.
Baca Juga: Catat! Mikro Bus dan Angkot se-Garut Mogok Operasional Hari Ini
Sementara untuk memperjuangkan hal tersebut, mereka pun berbondong-bondang menyerbu gedung DPRD Garut. Sehingga dengan adanya mogok massal tersebut, pelayanan transportasi umum di Garut otomatis hari ini terganggu.
Mereka memaksa agar perwakilan pemerintah dan DPRD, melakukan audiensi untuk mendengar aspirasi para pengusaha mikro bus dan sopir angkot.
Tuntutan Pengusaha Mikro Bus dan Sopir Angkot yang Serbu Gedung DPRD Garut
Pantauan harapanrakyat.com, di dalam ruang rapat paripurna DPRD, para sopir angkot juga mengeluh banyaknya ulah aksi premanisme yang kerap melakukan pungli. Sehingga mereka meminta kepada aparat untuk terus memberantas aksi premanisme.
“Pertama travel gelap, terkait odong-odong dan premanisme. Ini peringatan untuk pemerintah, bahwa apabila ini dibiarkan, maka mogok massal lama akan dilakukan oleh para sopir dan pengusaha mikro bus,” kata ketua Organda Garut, Yudi Nurcahyadi, Senin (7/10/2024).
Baca Juga: Banyak Travel Ilegal di Garut, Polisi Mulai Babat ke Sejumlah Wilayah
Sementara itu, Sulaiman, salah seorang sopir mikro bus mengatakan, bahwa dampak travel gelap sangat dirasakan negatif. Karena memang ulah travel gelap yang tak memiliki trayek resmi, kerap mengambil alih penumpang di jalanan.
“Dampaknya sudah sangat jelas. Di jalan penumpang diambil oleh travel gelap secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kan jelas mereka travel gelap tak beretribusi kepada pemerintah, tak berizin, tak memiliki trayek,” kata Sulaiman.
Selain itu, keluhan bahan bakar subsidi yang rumit di beberapa SPBU, juga mewarnai keluh kesah pengusaha mikro bus dan sopir angkot di Garut. Sehingga mau tak mau, angkutan umum terpaksa beralih mengisi bahan bakar non subsidi, saat SPBU kehabisan bahan bakar subsidi. (Pikpik/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
