harapanrakyat.com,- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat, melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan kerja sama dengan Bawaslu Jabar ini, berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandung, Rabu (16/10/2024).
Kegiatan dengan tagline “Warga Binaan Berdaya, Demokrasi Terjaga” tersebut, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat di Pilkada. Termasuk para WBP untuk mensukseskan serta menciptakan pemilihan kepala daerah yang damai.
Sosialisasi pengawasan partisipatif bagi BWP tersebut, sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno.
Baca Juga: DJKI Bareng Kemenkumham Jabar Edukasi Dosen Soal Kekayaan Intelektual
Selain itu juga, sejalan dengan kebijakan Menkumham Supratman Andi Agtas, yakni upaya Kemenkumham memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham RI, Itun Wardatul Hamro mengatakan, pilkada serentak tahun ini, adalah pesta demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis adil dan sejahtera,” katanya.
Lanjutnya menjelaskan, bahwa kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk WBP tersebut adalah salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
“Jadi termasuk juga WBP di dalamnya. Sehingga, pilkada bisa sukses dan berjalan dengan damai,” jelasnya.
Sementara itu, Carman Ansari Ear Latif, narasumber kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi WBP mengatakan, bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak politik individu.
Antara lain hak untuk memilih dan bisa berpartisipasi dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan umum.
Sedangkan Kordiv. P2M Bawaslu Jawa Barat Nuryamah menjelaskan, bahwa terdapat kanal pengaduan bagi WBP. Kanal aduan ini, jika terdapat dugaan pelanggaran dalam rangkaian tahapan pemilihan. (Adi/R5/HR-Online)
.){kind=link}