harapanrakyat.com,- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kakanwil Kemenkumham Jabar), Masjuno, menyoroti aspek pengamanan sebagai prioritas utama bagi UPT Pemasyarakatan. Hal itu Masjuno katakan, saat memberikan pengarahan komprehensif secara virtual kepada seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan di Jawa Barat, Senin (28/10/2024).
Pertemuan secara zoom meeting tersebut, menjadi momentum penting buat Unit Pelaksana Teknis di Jabar. Sebab, bisa menyamakan visi guna memperkuat kinerja serta pengamanan di lingkungan pemasyarakatan.
Baca Juga: Tes SKD CPNS Kemenkumham Jabar Hari ke-6 Ditinjau Irwil II dan Ombudsman
Masjuno meminta kepada setiap Kepala UPT Pemasyarakatan untuk meningkatkan pengamanan, kewaspadaan serta memantau kondisi setiap fasilitas.
“Hal itu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun gangguan keamanan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya upaya preventif untuk mengurangi risiko yang muncul. Termasuk dengan memperketat pengawasan dan disiplin petugas dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
“Pengamanan bukan sekadar tugas rutin, namun juga tanggung jawab bersama untuk melindungi stabilitas dan kepercayaan publik,” katanya menambahkan.
Selain pengamanan di UPT Pemasyarakatan, Kakanwil Kemenkumham Jabar juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja organisasi.
Menurutnya, kinerja yang baik bisa dicapai apabila semua unsur organisasi bekerja secara efisien dan efektif.
Kakanwil Kemenkumham Jabar mendorong semua Kepala UPT untuk memaksimalkan SDM serta teknologi yang ada.
“Selain itu juga terus berinovasi dalam menghadapi tantangan,” ucapnya.
Baca Juga: Dekatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat, Kemenkumham Jabar Gandeng FNS
Sementara untuk aspek mitigasi risiko, Masjuno mengatakan, supaya masing-masing UPT mengidentifikasi awal terhadap potensi masalah yang bisa jadi muncul di fasilitas pemasyarakatan.
Oleh karena itu, untuk mencegah adanya potensi ancaman, maka ia menekankan bahwa mitigasi harus dilakukan dengan strategi matang serta terukur.
“Kesiapsiagaan kita dalam mengantisipasi risiko, bukan hanya melindungi fasilitas. Namun juga menjaga integritas lembaga dalam memberikan pelayanan publik yang aman dan terpercaya,” pungkas Kakanwil Kemenkumham Jabar. (Adi/R5/HR-Online)
