harapanrakyat.com,- Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengungkap alasan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024 di Jakarta. KADIN juga membantah ada intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan Munaslub.
“Tidak ada inisiatif pemerintah di Munaslub KADIN. Semua murni berasal dari KADIN Daerah dan asosiasi anggota luar biasa,” kata Nita Yudi, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Sekretaris Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia.
Baca Juga: Gara-gara Munaslub Jadi Awal Sengketa Internal Kadin, Kubu Arsjad Rasjid Segera Investigasi
Nita menjelaskan, Munaslub terselenggara berdasarkan masukan sebelumnya dan permintaan resmi dari ketua umum KADIN Daerah. Karena itu, Nita menyatakan, Dewan Pertimbangan KADIN harus memfasilitasi dan menjalankan Munaslub yang telah ketua daerah minta.
Di sisi lain, Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional, Widiyanto Saputro menegaskan, Munaslub bukan inisiatif dari Anindya Bakrie. Ia mengatakan, tidak ada permintaan atau arahan dari Anindya Bakrie. Meskipun saat Munaslub KADIN, Anindya Bakrie terpilih menjadi ketua.
Selanjutnya, Widiyanto menjelaskan, seluruh anggota menangani proses menuju Munaslub. Sehingga, penyelenggara Munaslub murni anggota KADIN.
Widiyanto menambahkan, selama beberapa bulan terakhir, pengusaha anggota KADIN dan asosiasi luar biasa menginginkan KADIN selaras dengan program pemerintah. Bahkan, Jaringan Pengusaha Nasional berkomunikasi intensif dengan banyak anggota KADIN sejak Juli 2024.
Lebih lanjut, Widiyanto mengungkapkan, banyak pengurus KADIN Daerah merasa tidak dilibatkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah menilai KADIN tidak netral karena Ketua Umumnya Arsjad Rasjid menjadi Ketua Tim Sukses salah satu Pasangan Capres-Cawapres.
Akibat dari penilaian pemerintah daerah bahwa KADIN tidak netral itulah, pemerintah daerah ogah melibatkan KADIN dalam sejumlah kegiatan. Mengingat, aparat pemerintah termasuk pejabat pemerintah daerah harus netral dan tidak memihak salahsatu pasangan calon Presiden-Wakil Presiden.
Baca Juga: Wakil Ketua Umum KADIN Minta Maaf atas Kisruh Internal, Ajak Selesaikan Secara Keluarga
Hal inilah, yang menjadi alasan banyak pengurus daerah ingin menggelar Munaslub KADIN; bukan karena adanya intervensi pemerintah. (Feri Kartono/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
