harapanrakyat.com – Berpedoman pada khittah Muktamar Denpasar 2002, warga Muhammadiyah agar tidak terlibat politik praktis di Pilkada 2024. Jika ada pengurus Muhammadiyah yang ikut di dalam politik praktis, itu sebagai pilihan pribadi dan tidak membawa nama organisasi.
Baca Juga : Pasca Deklarasi, Dukungan Masyarakat Kabupaten Bandung Untuk Pasangan Alus Pisan Sangat Tinggi
Demikian diungkapkan tokoh senior Muhammadiyah Jawa Barat Ade Khaerudin saat mengomentari sikap PD Muhammadiyah Kabupaten Bandung dalam Pilkada 2024. Ade mengimbau agar seluruh pengurus dan kader Muhammadiyah tidak terlibat politik praktis.
“Sesuai khittah Muktamar Denpasar 2002 lalu, Muhammadiyah menegaskan tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada. Hal itu tertuang dalam ijtihad politik Muhammadiyah,” kata Ade, Selasa (17/9/2024).
Ade juga berharap, seluruh kader dan pengurus Muhammadiyah tetap teguh menjaga marwah organisasi dalam menyikapi iklim politik, salah satunya Pilkada. Hal itu sesuai khittah Muktamar Muhammadiyah 2015 atas persambungan dari khittah 1971.
Menurutnya, Muhammadiyah merupakan organisasi besar dan berdiri sejak ratusan tahun lalu. Demi, kepentingan organisasi, maka jangan membawa atau terbawa politik praktis. Ia juga menegaskan, dalam kondisi apapun, Muhammadiyah tetap istiqomah di atas khittah yang diperkuat dalam muktamar.
Mantan bendahara Muhammadiyah Jawa Barat tersebut menjelaskan, selama ini arah politik Muhammadiyah lebih kepada politik kebangsaan. Dengan demikian, ia menegaskan, organisasi keagamaan itu tidak ikut serta dalam politik praktis. Sebab, lanjut Ade, politik praktis merupakan ranah partai politik, bukan organisasi atau ormas.
Baca Juga : Jika Pasangan Calon Tunggal Kalah dari Kotak Kosong di Pilkada, Begini Sikap KPU RI!
“Kalau ada pengurus atau kader yang membawa nama besar organisasi ke dalam politik praktis, saya pastikan itu keliru. Seharusnya, itu pilihan individu bukan pilihan organisasi,” ungkapnya.
Muhammadiyah tak Menutup Diri Jika Ada Pengurusnya Aktif di Partai Politik
Meski demikian, kata Ade, Muhammadiyah tidak menutup diri jika ada kader atau pengurus yang aktif di parpol. Hal itu sudah ada aturan di dalam AD-ART organisasi.
Ia menambahkan sekaligus mengimbau seluruh kader dan pengurus Muhammadiyah agar bisa membawa nama baik dan marwah organisasi Muhammadiyah. Ia berharap seluruh kader, pengurus, dan warga Muhammadiyah bisa saling menghargai dan tetap menjadi pemilih yang bertanggung jawab.
“Benar, saya pastikan Muhammadiyah tetap netral. Muhammadiyah tidak ada hubungan dengan siapapun atau calon atau partai politik manapun. Kalau ada yang terlibat, itu lebih kepada hak individu, bukan dan tidak bisa membawa nama besar organisasi,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Barat, Zamzam Erawan menuturkan, warga Muhammadiyah Kabupaten Bandung mendukung petahana bupati di Pilkada 2024.
“Warga Muhammadiyah tidak akan kemana-mana di Pilkada, kecuali mendukung mereka yang dekat dengan Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah akan memberikan dukungan kepada Pak Dadang Supriatna untuk meneruskan pembangunan di Kabupaten Bandung,” ungkapnya. (Ecep/R13/HR Online)
